IMPLEMENTASI PERAN FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU

Andi Sulaiman

Abstract


Abstract

Legal aid is a duty that must be carried advocate for the poor. Right to the legal aid is non-derogable rights, is absolute and should not be reduced by any person in order to realize the fulfillment of human rights protection and justice.

This research method using normative legal research conducted by examining the reference or secondary data, with specification of the research is the analysis of deskriftif describing the facts of the law are analysed systematically. The result of this research, advocate in implementing legal aid is not just a justice is not only rich people, but justice had everybody. An advocate can carry out legal aid based on the legal aid legislation if the advocate in question is registered as a member of the legal aid organization.

Keywords: Implementation, Legal Assistance, The Obligation, The Advocates.

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, Maret 2011, hal. 23.

Ari Yusuf Amir, Strategi Bisnis Jasa Advokat, Navila Idea, Yogyakarta, 2008, hlm. 18.

Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Elit Media, Jakarta, 2000, hlm. 63.

Gregorius, J. B. (2009). HAK ASASI MANUSIA (HAM) ATAS LINGKUNGAN HIDUP1 (Suatu Rekfleksi Sosio-Yuridis atas Implementasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan). Jurnal Hukum & Pembangunan, 39(3), 283-306.

Hatta, M., & Yustanti, D. E. (2013). Hukum acara perdata dalam tanya jawab. Cetakan III. Yogyakarta: Liberty.

M. Arief Amarullah, Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan, Banyumedia, Malang, 2007, hlm. 2.

Purwoto Gandasubrata, Pembaharuan Sistem Peradilan Indonesia, Dalam Renungan Hukum, IKAHI Cabang Mahkamah Agung, Jakarta,2008, hlm.55.

Lubis todung Mulya, Catatan Mengapa Saya Mencintai Negeri, Jakarta, 2008, hlm. 103.

Saputera, J. A. (2017). NEGARA HUKUM MONODUALIS MENURUT NOTONAGORO. JURNAL HUKUM STAATRECHTS, 1(1), 1-33.

B. MAKALAH

Forum Akses Keadilan Untuk Semua, Bantuan Hukum untuk Semua, Forum Akses Keadilan untuk Semua dan Justice Initiative, Jakarta, 2012, hlm. 12.

Fulthoni, Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing, Mengelola Legal Clinic, Panduan Membentuk dan Mengembangkan LBH Kampus untuk Memperkuat Akses Keadilan, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Jakarta, 2009, hlm. 2.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright @ Pusat Penelitian Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ISSN Online : 2477-5754

Pengunjung