NEGARA HUKUM MONODUALIS MENURUT NOTONAGORO

Dr. Januar Agung Saputera, SH., MM., MH

Abstract


ABSTRAK

Tugas negara tidak hanya ‘mengatur ketertiban’; tidak juga memelihara kepentingan warga negaranya yang hanya diserahkan kepada usaha rakyatnya sendiri. Tugas negara, menurut Notonagoro, memelihara semua kepentingan, termasuk kepentingan perseorangan. Negara memelihara kepentingan umum dan kepentingan warga negaranya. Hubungannya dengan ‘negara hukum’, melalui cara spekulatif-teoretis, Notonagoro menempatkannya sebagai pangkal, pedoman, dan petunjuk. Negara ada dan hadir untuk manusia. Manusia yang membentuk dan menetukan tugas negara. Isi dari negara adalah kumpulan manusia-manusia. Oleh karena itu sifat-sifat dan keadaan-keadaan penyelenggaraan negara harus sesuai dengan sifat-sifat dan keadaan-keadaan manusia. Sifat-sifat dan keadaan-keadaan manusia tertuang dalam pikiran atau gagasan Notonagoro, yaitu monopluralis. Manusia monopluralis memiliki tiga sifat dasar, melekat ada dan hadir dalam diri manusia (1) kedudukan kodrat manusia, sebagai pribadi berdiri sendiri dan sebagai mahluk Tuhan; (2) Susunan kodrat manusia, terdiri dari jiwa (unsurnya akal atau cipta untuk tujuan kebenaran; rasa untuk tujuan keindahan jiwa; serta karsa untuk tujuan kebaikan jiwa) dan jasmani; (3) Sifat kodrat manusia, sebagai mahluk individu dan mahluk sosial. Negara Indonesia sebagai negara hukum, lebih tepatnya Notonagoro menyebutnya sebagai ‘negara hukum monodualis’, yaitu negara yang berdua-tunggal sifat, negara yang terdiri dari atas perseorangan yang bersama-sama hidup untuk memenuhi baik kepentingan dan kebutuhan akan kesejahteraan serta kebahagiaan perseorangan dan kebutuhan akan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

 

Kata Kunci: Negara hukum, negara hukum monodualis, manusia monopluralis.

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Aji Damanhuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah, STAIN Ponorogo Press, Ponorogo, 2010.

Ali Mudhofir, Garis Besar Filsafat, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta, 1996.

Ali Mudhofir, “Pancasila Sebagai Pokok Pangkal Sudut Pandang Bagi Ilmu Menurut Notonagoro”, Jurnal Filsafat, Vol. 39, No. 1, April 2006.

Anton Bakker, Metodologi Penelitian Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 2002.

B. Arief Sifharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 1999

Heri Santosa, “Sejarah Singkat Berdirinya UGM”, Khazanah Buletin Kearsipan Arsip Universitas Gadjah Mada, Vol. 5 , No. 2, Juli 2012.

Isti Maryatun, “Peran Prof. Notonagoro dalam Pengembangan Pancasila” dimuat dalam Buletin Telisik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Janpatar Simamora, “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, 2014

Iman Soetiknjo, Proses Terjadinya UUPA, Peranserta Seksi Agraria Universitas Gadjah Mada, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1987.

Mudjia Rahardjo, Sekilas Tentang Study Tokoh Dalam Penelitian, Tri Bhakti, Bandung, 2010.

Mohammad Kasiram, Metodologi Penelitian Kualntitatif-Kualitatif, UIN Malang Press, Malang, 2008.

Muhammad Natsir , Ilmuwan Muslim Sepanjang Sejarah, Mizan, Bandung, 1995.

Muhammad Nurhakim, Metodologi Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2005.

Notonagoro, “Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945”, Pidato Dies Natalis, Universitas Airlangga Pertama, 10 November 1955.

Notonagoro, “Beberapa Hal Mengenai Falsafat Pancasila: Pengertian Inti-Isi- Mutlak Daripada Pancasila Dasar Falsafat Negara, Pokok Pangkal Pelaksanaannya Secara Murni dan Konsekwen”, Orasi Dies Natalis, Universitas Pancasila Ke-I, Jakarta, 18 November 1967.

Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Pantjuran Tujuh, Jakarta, 1980.

Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Padmo Wahjono, Jakarta, Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila: Pidato Ilmiah Pada Peringatan Dies Natalis Universitas Indonesia Ke-33, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.

Padmo Wahjono, Negara Republik Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.

Rizal Mustansyir, “Notonagoro Sebagai Homo Significans Atas Ideologi Pancasila”, Jurnal Filsafat, Vol. 39, No. 1, April 2006.

Soejono Koesoemo Sisworo, “Mempertimbangkan Beberapa Pokok Pikiran Pelbagai Aliran Filsafat Hukum Dalam Relasi dan Relevansinya Dengan Pembangunan/ Pembinaan Hukum Indonesia”, Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dihimpun oleh Soekotjo Hardiwinoto, Badan Penerbit U niversitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Sri Soeprapto, “Aktulisasi Nilai-Nilai Filsafat Pancasila Notonagoro”, Program Studi Ilmu Filsafat Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 1995.

Steven Arthur Sumuan, “Validitas Konstitusi dan Amandemen Dalam Negara Republik Indonesia”, Jurnal Lex Administratum, Vol. III, No. 8, Okt. 2015.

St. Sularto (ed.), Guru-Guru Keluhuran, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010.

Sumaryono, Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Kanisius, 2002, Yogyakarta.




DOI: https://doi.org/10.52447/sr.v1i1.1023

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright Pusat Penelitian Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ISSN Online : 2461-0798

Pengunjung