KAJIAN FILOSOFIS YURIDIS IMPLEMENTASI SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF UTILITARIANISME

Dr. Rio Christiawan, SH., MH., M. Kn

Abstract


ABSTRAK

Pentingnya pelayanan kesehatan yang optimal dapat terlihat dari konsiderans dan Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, apabila terjadi gangguan kesehatan, maka akan mengakibatkan turunnya produktifitas dan apabila produktifitas turun, maka Pembangunan Nasional akan terhambat, artinya di sini dapat disimpulkan, bahwa kesehatan wajib menjadi perhatian bagi seluruh elemen, karena seluruh elemen memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yang bermuara pada Pembangunan Nasional yang lancar, sehingga dapat terwujud kesejahteraan yang dapat dicapai dengan produktifitas yang diperoleh dengan mengupayakan pelayanan kesehatan agar dicapai derajat kesehatan setinggi-tingginya, Pertanyaan yang timbul adalah Apakah Implementasi sistem kesehatan nasional sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dapat membawa manfaat bagi sebanyak mungkin rakyat? .Asas kemanfaatan sangat dipengaruhi oleh pemikiran utilitarianisme, yaitu bahwa hukum diciptakan untuk mewujudkan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang sehingga manfaat hukum dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang, dalam hal harmonisasi Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan beserta seluruh elemen yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan , Kemanfaatan yang maksimal bagi seluruh elemen masyarakat dapat diwujudkan jika keadilan sosial dapat direalisasikan, dengan demikian: jika kesenjangan kesejahteraan dapat dikurangi, maka keadilan sosial dapat direalisasikan; hal tersebut dapat terjadi jika adanya produktifitas secara ekonomi yang maksimal, maka setiap warga negara dapat merasakan manfaat dari pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

 

Kata Kunci : Sistem Kesehatan Nasional, Peraturan Kesehatan, Utilitarianisme

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan dan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Benyamin Lumenta, Pelayanan Medis :Citra, Konflik dan Harapan, Kanisius Yogyakarta, Jakarta, 1987.

Bernard L Tanya et al, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Moeryono Aladin, Arah Kebijakan Pelayanan Kesehatan, Penerbit CPE, Jakarta, 2010.

Roy Tjiong, Problem Etis Upaya Kesehatan, Gramedia, Jakarta, 1990.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Penerbit Citra Adytia Bakti, Bandung, 2000.

Wiku Adisasmita, Sistem Kesehatan, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Makalah

Hyronimus Rhity, Kovenan Internasional :Hak Ekonomi-Sosial dan Budaya (Sebuah Tinjauan Umum, menuju masyarakat berwawasan HAM),Makalah Training Hak Asasi manusia Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003

Peraturan Perundangan

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 99a/Men.Kes./SK/III/1982 tentang berlakunya sistem kesehatan Nasional

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 99a/Men.Kes./SK/III/1982 tentang Sistem Kesehatan Nasional

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 131/MenKes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional

Garis-garis Besar Halauan Negara (GBHN) tahun 1983 dan Garis-garis Besar Halauan Negara (GBHN) tahun 1988

Konvensi

Universal Declaration of Human Right


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright Pusat Penelitian Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ISSN Online : 2461-0798

Pengunjung