KEDUDUKAN AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT INVESTIGATIF TERHADAP KEKAYAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO DALAM RANGKA MENGHITUNG

Susanto SH., MH

Abstract


ABSTRAK

Kekayaan BUMN Persero sebagai badan hukum mandiri dengan segala konsekuensi yuridisnya maka status Negara sebagai pemilik modal kedudukannya hanya sebagai pemegang saham layaknya pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas. Namun demikian ternyata dalam beberapa ketentuan perundang-undangan dan jika dihubungkan dengan UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terjadi ketidakharmonisan mengenai makna keuangan negara dan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero. Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan dengan tujuan untuk untuk menganalisis kedudukan Akuntan Publik untuk melakukan audit investigatif terhadap kekayaan Badan Usaha Milik Negara (Persero). Hasil penelitian, kenyataan yang terjadi sekarang khususnya dalam tindakan penegakan hukum, tidak ada pemisahan yang tegas status negara dalam pengelolaan kekayaan BUMN/Persero. Apakah sebagai penyelenggara pemerintahan atau sebagai pelaku usaha (investor). Investasi negara pada BUMN/Persero belum diperlakukan sama dengan halnya investasi oleh swasta pada perseroan terbatas. Hal ini berdampak krusial khususnya menyangkut kerugian negara. Permasalahan ini membuat takut direksi BUMN/Persero untuk mengambil keputusan dengan alasan apabila kebijakan yang mereka ambil ternyata berdampak merugikan maka mereka akan dihadapkan kepada ancaman tindak pidana korupsi. Dalam proses hokum, menghitung kerugian negara yang diakibatkan kesalahan BUMN Persero diperlukan audit investigatif, karena audit ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan adanya kerugian negara selaku pemegang saham mayoritas pada BUMN Persero dan terdapat Kewenangan Akuntan Publik Sebagai Lembaga Pemeriksa Kekayaan BUMN selain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

 

Kata Kunci : Keuangan negara, Badan Usaha Milik Negara, Audit Investigatif

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf, Alumni, Bandung, 1986.

Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik dalam Prespektif Hukum : Teori, Praktik dan Kritik, Rajawali Pers, Depok, 2009.

Badan Pusat Statistik, Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2013, Jakarta, 2014.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek dalam Hukum Ekonomi), Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perseroan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Dian P. Simatupang. Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Badan Penerbit FHUI. Jakarta, 2011.

Karyono. Forensic Fraud. Yogyakarta: Penertbit Andi. 2013.

Kurniawan, Hukum Perusahaan Karakteristik badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum di Indonesia, , Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

Maylia Pramono Sari, Model Deteksi Kecurangan Berbasi Fraud Triangle, Jurnal Akuntansi dan Auditing, Universitas Negeri Semarang, Volume 9/No.2/MEI 2013, Semarang 2013.

Michael S. Pardo, The Nature and Purpose of Evidence Theory, Vanderbilt Law Review, Vol. 66:2:547.

Munir Fuady, Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Pusdiklatwas BPKP. Penulisan Laporan Hasil Audit. Makalah disajikan dalam Diklat Penjenjangan Auditor Tim, Bogor, 2010.

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Makna “Uang Negara” dan “Kerugian Negara” dalam Putusan Pidana Korupsi Kaitannya dengan BUMN/Persero, 2010.

Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas : Doktrin, Peratuan Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Kreasi Total Media, Jakarta, 2010.

Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014.

Theodorus M. Tuanakotta, Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Edisi 2 Jakarta: Salemba Empat. 2010.

Vona, Leonard W. Fraud Risk Assessment Building A Fraud Audit Program. New Jersey: Wiley & Sons, Inc 2008.

Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012

http://nasional.kompas.com/read/2017/01/19/15140691/emirsyah.satar.jadi.tersangka.kpk.ini.penjelasan.garuda.indonesia.

http://adamichazawi.blogspot.co.id/2009/07/peran-hasil-audit-investigasi-dalam-hal.html


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright Pusat Penelitian Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ISSN Online : 2461-0798

Pengunjung