Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Studi Kasus Putusan No : (609/Pid.Sus/2013/Pn.Jkt.Sel.)

Ndaru Satrio

Abstract


Perdagangan orang adalah tindak pidana yang belakangan menjadi hangat dibicarakan pada berbagai kalangan. Negara Indonesia sebenarnya sudah memiliki Instrumen hukum untuk melindungi waraga masyarakatnya dari tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang menarik dalam undang-undang tersebut sekaligus menjadi tujuan dalam tulisan ini adalah pengaturan mengenai restitusi atau ganti kerugian yang diperkenankan dimohon oleh korban terhadap pelaku. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah Yuridis normative dengan mengambil bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Tidak semanis cita-cita negara, Restituti masih menimbulkan sejumlah masalah dalam tataran norma maupun implementasinya. Tercatat beberapa masalah yang timbul seperti norma yang kabur dalam aturan dan tata cara pelaksanaannya, belum tersedianya sumber daya manusia dari aparat yang mumpuni dalam penanganan kasus perdagangan orang, serta kesadaran yang rendah dari masyarakat untuk melaporkan kasus perdangan orang berikut usaha untuk memperoleh hak-hak mereka.

 

Kata Kunci : Perdagangan Orang, Restitusi, Korban.

Full Text:

PDF

References


A. BUKU-BUKU

Abdussalam, Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan) Yang Telah Direvisi, Cet 3, Restu Agung, Jakarta, 2009.

Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penaggulangan Kejahatan, Cet 1, Citra Aditya Bhakti,Bandung, 2001.

Ibrahim, Jhony, Pengantar Penelitian Hukum Normatif, Cet 3, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi,Cet 8, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Muladi, Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang, 1997.

Nuraeny, Henny, Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya, Cet 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Purbacaraka, Purnadi Dan Soekanto, Soerjono, Perihal Kaedah Hukum, Cet 6, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.

Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Sugandhi, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.

Syamsudin Aziz, Tindak Pidana Khusus, Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia

Undang-Undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang




DOI: https://doi.org/10.52447/sr.v1i1.121

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright Pusat Penelitian Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ISSN Online : 2461-0798

Pengunjung