MEKANISME PERADILAN OLEH MAHKAMAH AGUNG YANG BERTENTANGAN DENGAN PENERAPAN KLAUSULA ARBITRASE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 586K/PDT.SUS/2012)

Arif Edison

Abstract


Penelitian ini menguraikan kedudukan arbitrase dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui apakah tersedia upaya hukum oleh undang-undang terhadap putusan akhirsesuai asas inal and binding. Penelitian ini juga membahas garis batas otoritas Mahkamah Agungterhadap independensi putusan arbitrase (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomer: 586K/Pdt.Sus/2012). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan analisis kualitatifdeskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase sebagai lembaga ekstra yudisial sesuaihukum internasional yang telah diratiikasi oleh pemerintah Indonesia berperan untuk melengkapisistem peradilan di Indonesia. Dan tidak tersedianya upaya hukum terhadap putusan akhir sesuaidengan asas inal and binding, sebagai contoh adalah putusan akhir yang dikeluarkan oleh MahkamahAgung. Sesuai dengan hukum internasional dan hukum nasional yang mengatur tentang arbitrase,maka sesungguhnya Mahkamah Agung tidak memiliki wewenang untuk campur tangan terhadapproses peradilan yang dilakukan oleh lembaga arbitrase, demikian juga halnya dengan putusan yangdihasilkannya (Studi kasus Putusan MA Nomor: 586K/Pdt.Sus/2012 telah menunjukkan bagaimanaMahkamah Agung telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright Pusat Penelitian Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ISSN Online : 2461-0798

Pengunjung