Kritik Dekonstruksi Hukum Terhadap Percepatan Proyek Strategis Nasional

Tuti Widyaningrum

Abstract


Inpres No.1 tahun 2016 memberikan kewenangan bagi setiap kementerian, Pejabat Daerah, dan Pimpinan BUMN/D untuk melakukan langkah-langkah strategis guna menyimpangi peraturan yang menghambat berjalannya Proyek Strategis Nasional tersebut. Guna kepentingan percepatan proyek strategis nasional, Inpres No.1 Tahun 2016 merupakan suatu bentuk diskresi efektif dari Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Diskresi yang dilakukan melalui pemberlakuan Inpres tersebut merupakan bentuk kebijakan operasional untuk menyesuaikan kebijaksanaan dengan situasi yang telah berkembang.[1] Perkembangan situasi global yang menuntut kompetensi di segala bidang menghadirkan situasi yang harus direspon secara cepat dan efektif, dan Inpres sebagai bentuk diskresi Presiden menjadi solusi atas permasalahan lambatnya proyek strategis nasional. Penelitian ini akan membahas tentang hubungan hukum dalam pelaksanaan diskresi yang ditujukan untuk memperlonggar dan menciptakan kondisi struktur hukum yang lebih kondusif untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Liberalisme diskresi merupakan variabel sebab yang menentukan secara kritis faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti.[2] Selanjutnya variabel akibat muncul dalam pandangan hukum sebagai alat rekayasa sosial dari perspektif dekonstruksi hukum. Hal ini menarik dan penting karena jika membahas diskresi sebagai bentuk pemenuhan politik hukum tentunya tidak akan lepas dari faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum di masyarakat. Dengan menggunakan dekonstruksi hukum diharapkan akan muncul pandangan ideologis tertentu dibalik pemberlakuan Inpres No.1 Tahun 2016 sebagai suatu bentuk diskresi Presiden.

Kata kunci : Inpres No.1 Tahun 2016, diskresi, kewenangan.


[1] Samudra Wibawa, Reformasi Administrasi, Bunga Rampai Pemikiran Adminstrasi Negara/Publik, Yogyakarta: Penerbit Gaya Media, 2004.

[2] Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996, hlm.119.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright Pusat Penelitian Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ISSN Online : 2461-0798

Pengunjung