Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan PidanaTerhadap Pelaku Illegal Fishing Di Wilayah Zeei Dalam Perspektif Pemidanaan Integratif(Studi Putusan : Nomor 7/PID.SUS- PRK/2019/PN. TPG)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa permasalahan terkait tindak pidana
pencurian ikan atau illegal fishingdi ZEEI.Pelaku illegal fishing di ZEEI tidak boleh dijatuhi
pidana penjara selama belum ada perjanjian antara PemerintahIndonesia dengan Pemerintah
negara bersangkutan karena bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS tahun 1982.
Dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus- PRK/2019/PN. Tpg Hakim tidak mempertimbangan Pasal
73 ayat (3) UNCLOS tahun 1982 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1)
huruf f KUHAPdan Hakim juga tidak menjatuhi pidana penjara kepada Terdakwa. Rumusan
masalah dalam penelitian ini: 1. Apakah Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg sudah
memuat dasar pertimbangan hakim sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP? (2).
Apakah putusan Hakim dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus- PRK/2019/PN. Tpg telah sesuai
dengan tujuan pemidanaan integratif? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis normatif dengan data sekunder.Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan
bahwa: (1). Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN. Tpgtidak sesuai dengan Pasal 197 ayat
(1) huruf f KUHAP karena tidak mendasarkan pertimbangan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS
tahun 1982 padahal UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang
Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS. (2).Putusan Nomor 7/Pid.Sus-
PRK/2019/PN. Tpgtidak sejalan dengan tujuan pemidanaan integratif.Terpidana dalam
putusan tersebut tidak dapat dijatuhi pidana penjara dan pidana kurungan pengganti
denda.Kondisi ini membuat terpidana tidak membayar denda dengan alasan memiliki
tanggungan keluarga.Sehingga berakibat pidana tidak dapat bersifat operasional dan
fungsional sesuai dengan tujuan pemidanaan integratif.
Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Illegal Fishing, Tujuan Pemidanaan
Integratif