IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BANYUWANGI (JPKMB) DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER BAGI SELURUH LAPISAN MASYARAKAT

Bayu Mitra

Abstract


ABSTRAK

Di era pemerintahan otonomi seperti saat ini, pemerintah daerah harus lebih kreatif dalam menciptakan terobosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sejumlah permasalahan masih dihadapi oleh masyarakat salah satunya pemenhan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pelayanan kesehatan yang dimaksud disini adalah program JPKMB di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program JPKMB dalam mewujudkan pelayanan kesehatan bagi semua tingkat masyarakat dan bagaimana pencapaian program tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program JPKMB menghasilkan prestasi yang memuaskan, termasuk peningkatan jumlah kunjungan tingkat ke pusat-pusat kesehatan masyarakat, cakupan imunisasi, cakupan kunjungan ibu, bersalin ditangani oleh cakupan tenaga kesehatan, dan cakupan gizi.

Kata kunci :  Implementasi, Pelayanan Kesehatan Utama, Program JPKMB.


Full Text:

PDF

References


Denhardt, Janet V. dan Denhardt, Robert B. 2003. The New Public Service: Serving, not Steering. London: M.E. Sharpe.

Departemen Kesehatan RI. 2005. Pembangunan Kesehatan. Jakarta: Pusdatin-Depkes RI.

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dwiyanto, Agus. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kabupaten Banyuwangi. 2011. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi.

Kabupaten Banyuwangi. 2012. Laporan Tahunan Program JPKMB Tahun 2012.

Moleong, Lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualiatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Parson, Wayne. 2006. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Pohan, Imbalo. 2007. Jaminan Mutu Layanan Kesehatan: Dasar-Dasar Pengertian dan Penerapan. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.

Republik Indonesia. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok pemerintahan di Daerah.

Republik Indonesia. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Siagian, Sondang P. 2000. Administrasi Pembangunan. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin A. 2005. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan. Jakarta: Bumi Aksara.




DOI: https://doi.org/10.52447/ijpa.v1i2.269

Refbacks

  • There are currently no refbacks.