ANALISIS FUNGSI PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DALAM UPAYA MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN PELABUHAN INTERNASIONAL KIJING DI KABUPATEN MEMPAWAH

Bima Sujendra, Agus Eka

Abstract


Penetapan Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing sebagai proyek strategis nasional tentu perlu mendapat dukungan dari semua pihak, terutama pada level pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Pemerintah Kabupaten Mempawah menjalankan fungsinya, terutama fungsi pelayanan dan fungsi pengaturan dalam mendukung pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah belum maksimal, karena masih banyak masyarakat yang merasa dirugikan. Terutama pada aspek pembebasan lahan dan proses kepindahan dokumen kependudukan ke lokasi yang baru. Sedangkan pada aspek pengaturan atau regulasi, Pemerintah Kabupaten Mempawah juga belum menunjukan kinerja yang maksimal. Karena sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Mempawah belum memiliki aturan turunan untuk mendukung percepatan pembangunan Pelabuhan Kijing, terutama yang mengatur masalah pembebasan lahan dan juga kepastian layanan perpindahan masyarakat terdampak pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing.

Keywords


Fungsi Pelayanan Pemerintah, Fungsi Pengaturan Pemerintah, Pelabuhan Internasional Kijing

Full Text:

PDF

References


Agustinus, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta.

Alifuddin, Mohammad. 2012. Demokrasi Panduan Praktis Prilaku demokratis. Jakarta Timur: MagnaSciript Publishing.

Andriany, Vicy. 2019. "PENILAIAN GANTI RUGI UNTUK KEPENTINGAN UMUM’(STUDI KASUS PEMBEBASAN LAHAN UNTUK TAPAK TOWER PLN)." DINAMIS- Journal of Islamic Management and Bussines 56-67.

Arenawati. 2016. Administrasi Pemerintah Daerah: Sejarah, Konsep, dan Penatalaksanaan di Indonesia Edisi 2. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Bappeda. 2021. Bappeda Kalbar. Februari. Accessed Januari 4, 2022. https://bappeda.kalbarprov.go.id/data-pelabuhan-kalimantan-barat/.

Herdiana, Dian. 2018. "Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar ." JURNAL ILMIAH WAWASAN INSAN AKADEMIK 13 - 26.

Komariah, Aan , and Djam’an Satori. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Krisnawati, Ega. 2021. Tirto.id. Maret 18. Accessed Januari 20, 2022. https://tirto.id/kedudukan-peran-pemerintah-pusat-dalam-penerapan-otonomi-daerah-ga69

Mayona, Enni Lindia , and Salahudin. 2012. "Identifikasi Tingkat Pelayanan Pelabuhan Pontianak." Reka Loka (Jurnal Online Institut Teknologi Nasional) 1-12.

Muluk, Khoirul. 2005. Desentralisasi dan Pemerintah Daerah. Malang: Bayumedia Publishing.

n.d. ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TERMINAL KIJING PELABUHAN PONTIANAK DI KECAMATAN SUNGAI KUNYIT, KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT. PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO).

Sufianto, Dadang. 2015. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Pusaka Setia.

Sugiri, Ari. 2021. Status Kepemilikan Tanah Dalam Proyek Pelabuhan Internasional Kijing (November 21).

Suprianto, and Hery Suryadi. 2014. "FUNGSI PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK (Kasus Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Uptd Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasidi Kabupaten Kampar)." Jurnal Online Mahasiswa 1-13.

Suryani, Nur Indra. 2018. ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN TERMINAL KIJING TERHADAP RENCANA PENGEMBANGAN TERMINAL EKSISTING DAN BIAYA TRANSPORTASI. Tugas Akhir, Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Syahroni. 2019. Tribun Pontianak. September 19. Accessed Januari 4, 2022. https://pontianak.tribunnews.com/2019/09/19/pembangunan-pelabuhan-terminal-kijing-capai-23-persen-lahan-77-hekatare-masih-terkendala.

Yanto, Nur. 2015. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright Pusat Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta


Pengunjung