KINERJA PEMERINTAHAN DESA DALAM UPAYA MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DESA PANTAI MAKMUR KABUPATEN BEKASI

Erma Dwiningsih, Megayanti Afrilia, Ummi Zakiyah

Sari


Tulisan ini ingin melihat bagaimana kinerja pemerintah desa dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa Pantai Makmur kecamatan Tarumajaya kabupaten Bekasi.  Diberlakukannya sistem desentralisasi setelah runtuhnya orde baru, pemerintah daerah telah mengalami banyak peningkatan untuk dapat mengelola dan mengurusi urusan daerahnya masing-masing. Dalam hal ini, salah satunya adalah pemerintahan dibawah pemerintah kabupaten/kota, yaitu pemerintah desa. Saat ini Pemerintah Desa telah sangat maju, demokratis, dan mandiri dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi setiap masyarakatnya. Jika sebelum adanya desentralisasi, masyarakat daerah-daerah sangat susah untuk memenuhi segala kebutuhan, seperti barang atau administrasi bahkan sampai memakan keuangan yang tinggi, maka dengan berlakunya sistem desentralisasi masyarakat di daerah (desa) bisa memenuhi segala kebutuhan mereka secara efektif dan efisien. Oleh karena itu kasus ini menjadi menarik untuk diteliti agar terlihat bagaimana kinerjapemerintah desa dalam meningkatkan masyarakatnya setelah adanya desentralisasi.


Kata Kunci


desentralisasi, pemerintah desa, kinerja

Teks Lengkap:

PDF (English)

Referensi


Abdullah, M. Ma’ruf. 2014. “Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan”. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Hal: 2-3.

Hurcholis, Hanif. 2007. “Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah”. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Pitono, Andi & Kartiwi. 2016. “PENGUATAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”. Jurnal Politikologi. Vol 3 No 1. Hal:29-30.

Simandjuntak, Reynold. 2015. “Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional”. de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum. Vol 7 No 1. Hal: 60.

Yullyanti, Ellyta. 2009. “Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi pada Kinerja Pegawai”. Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi. Vol 16 No 3. Hal: 133.

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah




DOI: https://doi.org/10.52447/polinter.v4i2.1667

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.