Optimalisasi Hukum Pelanggaran Pemilu Pada Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Serantak 2024

Abstract

Implementasi pemlihan umum dan pemilihan kepala daerah yang demokrasi sebagai sarana kedaulatan rakyat, selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Kepemiluan. Undang-Undang No.7 tahun 2017 Pasal 1 angka menyebutkan Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. UU No.1 tahun 2015 Pasal 1 angka 1, menyebutkan Pemilihan atau Pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat wilayah di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis. Kesemuanya dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.