Penerapan E-Government Melalui Pelaksanaan Program KTP Digital di Kelurahan Dr. Soetomo Kota Surabaya

Berliana Putri, Oktarizka Reviandani

Abstract


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Provinsi memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk melakukan inovasi di bidang administrasi, terutama dalam hal pelayanan publik. Salah satu bentuk inovasi yang telah diperkenalkan adalah penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Pemerintah daerah, baik di tingkat kota maupun kabupaten, memegang peranan penting dalam kesuksesan implementasi layanan publik berbasis digital atau e-government yang tidak dapat dihindari, termasuk dalam penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP Digital, yang juga dikenal sebagai identitas digital, merupakan sebuah kemajuan dari KTP Elektronik yang saat ini digunakan oleh masyarakat Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis penerapan KTP Digital yang berbasis e-government dan memahami proses aktivasi layanan KTP Digital di Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, sesuai dengan ketetapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif.  Namun, ada pelaksanaannya e-government masih belum berjalan secara maksimal karena kurangnya informasi yang diberikan oleh aparat desa mengenai kebijakan baru terkait aktivasi KTP digital sebelum cetak ulang KTP.

Keywords


E-government, KTP digital, Layanan

References


Junaidi. (2015). Implementasi Electronic Government Untuk PenyelenggaraanPelayanan Administrasi Kependudukan. Jurnal Reformasi, 5(1), 169–182.

Karnova, D. (2003). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PENYELENGGARAAN E-KTP. 247–252.

Nurany, F., Sonia, S., Rahmadhani, C. D., Kurniawati, L., Sharmistha, N. P., Mahendra, Y. I., & Sary, I. R. (2021). Implementasi Dalam Pelaksanaan E-Ktp. Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan, 3(1), 22. https://doi.org/10.20527/jpp.v3i1.3826

Pontianak, P. N. (2022). Urgensi Penerapan E – Government Dalam Pelayanan Publik. 1.

Pramuditha, R., & Agustina, I. (2022). Persepsi Masyarakat Pengguna Atas Kualitas Pelayanan E-KTP Pada Kecamatan Bogor Barat. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi), 6(1), 884–901.

Salsabila, S., Zetra, A., & Putera, R. E. (2022). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara), 9(2), 314–324. https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i2.65

Sri Handriana Dewi Hastuti. (2020). Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan Di Era Digital. TEKNIMEDIA: Teknologi Informasi Dan Multimedia, 1(1), 18–21. https://doi.org/10.46764/teknimedia.v1i1.9

Sri Hariyati, A. M., Nurayuni, I., Sa’diyah, I. S., Herawati, A. R., & Kismartini, K. (2022). Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Penyelenggaraan Pelayanan KTP Elektronik di Kecamatan Pulomerak). Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 4, 203–208. https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i3.360

Sugiyatno. (2017). Pelayananpembuatan E-Ktp Berbasis E-Government Di Kecamantan Pulomerak Kota Cilegon-Banten_________________. Jurnal KAPemda - Kajian Administrasi Dan Pemerintahan Daerah, 11(6), 68–94.

Syahraji, I. N. *. (2013). Sistem Administrasi Pelayanan E-KTP di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh tengah. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 1–5.

Tara Sakinah. (2022). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan E-Ktp Pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 1–109.

Wismayanti, K. W. D., & Purnamaningsih, P. E. (2022). Transformasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Di Masa Era New Normal Pada Pemerintah Daerah Badung. Jurnal Media Bina, 16(10), 7507–7518.

Wiwin Kadek & Eka Putu, U. U. D. (2022). Jurnal cakrawarti, vol. 05 no. 01 feb - jul 2022 penerapan pelayanan publik berbasis. 05(01), 45–56.




DOI: https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6829

Refbacks

  • There are currently no refbacks.