BACKLOG PERUMAHAN SEBAGAI TANTANGAN UTAMA DALAM PENYEDIAAN HUNIAN LAYAK DI KOTA SUNGAI PENUH

Mery Monica

Abstract


Perumahan merupakan kebutuhan dasar yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penyediaan perumahan di Indonesia masih menghadapi permasalahan backlog perumahan, yaitu kesenjangan antara jumlah rumah tangga dan ketersediaan rumah milik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besaran dan sebaran backlog perumahan di Kota Sungai Penuh sebagai dasar penyusunan kebijakan penyediaan perumahan yang lebih tepat sasaran. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Sungai Penuh. Perhitungan backlog dilakukan berdasarkan perspektif kepemilikan rumah yang digunakan oleh BPS dengan asumsi satu rumah tangga menempati satu unit rumah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2025 Kota Sungai Penuh mengalami backlog perumahan sebesar 4.081 unit rumah. Kecamatan Sungai Penuh memiliki backlog tertinggi sebesar 1.149 unit rumah, sedangkan Kecamatan Koto Baru memiliki backlog terendah sebesar 22 unit rumah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan rumah tangga belum diimbangi oleh ketersediaan rumah milik yang memadai. Temuan ini dapat menjadi dasar dalam penentuan prioritas wilayah dan penyusunan kebijakan penyediaan perumahan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Sungai Penuh


Keywords


backlog perumahan, kepemilikan rumah, kebutuhan perumahan, Kota Sungai Penuh

Full Text:

PDF

References


Astrid, J., Kurniati, N., & Suwandono, A. (2022). Program perumahan rakyat untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 5(2), 210–223. https://journal.unpad.ac.id/acta-diurnal/article/view/38154

Badan Pusat Statistik. (2022). Indikator perumahan dan permukiman. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id

Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh. (2022). Kota Sungai Penuh dalam angka 2022. Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh. https://sungaipenuhkota.bps.go.id

Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). Peranan APBN dalam mengatasi backlog perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). https://www.kemenkeu.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2018). Pedoman rumah layak huni. https://perumahan.pu.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2019). Kebijakan perumahan nasional. https://perumahan.pu.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2020). Strategi pengurangan backlog perumahan. https://perumahan.pu.go.id

Mubarrak, M. Z., Pertiwi, D. S., & Carnadi, C. (2025). Backlog perumahan di Kota Yogyakarta sebagai ancaman ketahanan nasional. Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat, 10(1), 259–278. https://doi.org/10.47200/jnajpm.v10i1.2814

Safitri, G., & Herwindalita, E. (2024). Determinants of housing backlog in Indonesia. Seminar Nasional Official Statistics. https://www.stis.ac.id

Turner, J. F. C. (1976). Housing by people: Towards autonomy in building environments. Marion Boyars.

UN-Habitat. (2011). Affordable land and housing in Asia. United Nations Human Settlements Programme. https://unhabitat.org

UN-Habitat. (2020). Housing and sustainable urban development. United Nations Human Settlements Programme. https://unhabitat.org

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. (2011). https://peraturan.bpk.go.id




DOI: https://doi.org/10.52447/jkts.v11i2.9389

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

Copyright Pusat Penelitian Fakultas Teknik

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta