PENYELESAIAN HAK TAGIH BIAYA PERBAIKAN KAPAL MV. EIYOSHI BERDASARKAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS ANTARA PT. UNION YARD DAN PT. BERLIAN SAMUDERA SENTOSA

Dyah Ersita Yustanti, Nurhayati Nurhayati

Abstract


ABSTRACT

 

This study is intended to outline: (1) Why the claim right of PT. Union Yard on Repairing Costs of Eiyoshi Motor Vessel (MV) based on unwritten agreements cannot be implemented?, (2) What legal action can be done by PT. Union Yard on the uncollectible claim right of Eiyoshi Motor Vessel? This study uses normativelegal research through legislation approach and case approach using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal material and tertiary legal materials. The results indicate that (1) the claim right of PT. Union Yard cannot be implemented because to the ship repair is based on unwritten agreement and the domicile of shipping companies / Agent of Eiyoshi Motor Vessel is no longer known to exist and (2) PT. Union Yard may take legal actions through the Civil Court and file for sequestration of 1 (unit) EIYOSH MOTOR VESSEL (MV).

 

Keywords: Shipyard, unwritten agreement, Default.

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku

Cahyono, Akhmad Budi dan Surini Ahlan Sjarif., Mengenal Hukum Perdata, Jakarta: CV.

Gitama Jaya, 2008.

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Ibrahim, Johnny.Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Batumedia, 2005

Kuntoro, Penyusunan Kembali Rancangan (redesign) Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pelayaran, Jakarta: Dewan Kelautan Indonesia, 2012.

Makarao, Mohammad Taufik Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.

Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 Tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja.

Peraturan Daerah Nomor 125 Tahun 2009 Tentang Pelayana Fasilitas Perbaikan Kapal(Docking) di Kawasan Balai Teknologi Penangkapan Ikan Pelabuhan Perikanan Muara Angke Kota Administrasi Jakarta Utara

Jurnal dan Skripsi

Rahman, Abdul dan Heri Supomo, Analisa Kepuasan Pelanggan Pada Pekerjaan Reparasi Kapal Dengan Metode Quality Function Deployment (QFD), Jurnal TEKNIS ITS, Vol. 1, No. 1, September 2012.

Windyandari, Aulia. Prospek Industri Galangan Kapal Dalam Negeri Guna Menghadadapi Persaingan Global, Jurnal TEKNIK, Vol. 29, No. 1 Tahun 2008.

Internet

“Perkembangan Industri Perkapalan Nasional”, Sumber : http://margonoadi. wordpress.com/2013/05/06/perkembangan-industri-perkapalan-nasional/, diakses pada tanggal 9 Oktober 2014.

“Industri Galangan Kapal Tumbuh”, Sumber:

http://www.kemenperin.go.id/artikel/4614/Industri-Galangan-Kapal-Tumbuh, diakses pada tanggal 9 Oktober 2014

Analisis Penerapan Metode Persentase Penyelesaian dan Metode Kontrak Selesai Terhadap Laba Operasi Perusahaan Studi Kasus PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari, Sumber

Jurnal LEX Certa Vol. 1 No. 1 2015 (25-37) 36

: http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=119670., diunduh pada tanggal 25 November 2014


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright Pusat Penelitian Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

 

Pengunjung