PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM DELIK GRATIFIKASI BERDASARKAN PASAL 12 B AYAT (1) Jo PASAL 37 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS :PUTUSAN MA NOMOR 1198/K/Pid.Sus/2011)

Waty Suwarty Haryono, Sayid Hasan Rifai

Abstract


ABSTRACT

Reverse Verification is a theory imposing the burden of proof upon the defendant. Reverse verification is employed to investigate thoroughly the property held by the defendant. The author adopts the principles of reverse verification are forfeitable by the State and what are the juridical consequences of the gratuity crime. In the thesis, the author adopted normative juridical research method by legislative and case approach relying upon secondary data. The conclusions of the gratuity property held by the defendant can be forfeited by the state. And consequences of juridical is the defendant which include imposition of penalty or dishonorable discharge. Based on conclusions, the author arrives at the opinion its necessary to establish rules for the state officials to report a yearly basis and and strict enforcement of penalty on defendants will exert

 

Keywords : Reverse Verification, Gratuity, Corruption.

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku

Seno Adji, Indriyanto, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, Indriyanto Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2006.

Ali, Mahrus, Asas Teori Dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013

Poernadi P. Dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993

Hanintijo Soemitro, Ronny, Metodolgi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Undang-undang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Internet

Aditya Nor Pratama, Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Asas Non Self Incrimination, Universitas Negeri Surakarta, diakses 6

Oktober 2014

Agnes Harvelian, Pembalikan Beban Pembuktian, diakses 6 Oktober 2014

Hermin Sriwulan, Analisa Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Dan Hukum Islam, diakses 6 Oktober 2014


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright Pusat Penelitian Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

 

Pengunjung