Kontestasi Buzzer Politik dalam Mengawal APBD DKI Jakarta

Bambang Arianto

Sari


Artikel ini akan mengelaborasi peran buzzer politik dalam mengawal APBD dan berbagai kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontestasi para buzzer politik dalam mengawal penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta. Para buzzer politik ini berjejaring membangun opini bersama dengan warganet lainnya untuk bisa mengkritisi adanya indikasi kecurangan dalam penerapan E-Budgeting di Provinsi DKI Jakarta. Melalui tagar e-BudgetingCegahKorupsi para buzzer politik telah banyak mempengaruhi warganet untuk bisa menjadikan media sosial sebagai saluran partisipasi dan kampanye anti korupsi. Dengan demikian para buzzer politik telah memberikan kontribusi nyata dalam pelembagaan demokrasi digital. Hal itu tampak dari tagar-tagar yang dibangun dengan pemilihan kata kunci yang mengedepankan semangat anti korupsi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan mengumpulkan data-data Social Network Analysis (SNA) dari percakapan media sosial Twitter serta melalui wawancara mendalam (in-depth interview). Artikel ini berpendapat bahwa buzzer politik telah berperan positif dalam mengawal berbagai kebijakan serta APBD Provinsi DKI Jakarta.


Kata Kunci


Buzzer Politik, E-Budgeting, APBD DKI Jakarta

Teks Lengkap:

PDF (English)

Referensi


DAFTAR PUSTAKA

Arianto, B. (2019). Peran Buzzer Media Sosial dalam Membangun Ekosistem UMKM Digital. Jurnal Optimum UAD. September 2019

APBD.Jakarta.go.id. (2019). Diakses dari https://apbd.jakarta.go.id/

Banjarmasin.tribunews.com. (2015). Menyoal E-Budegting. Diakses dari https://banjarmasin.tribunnews.com/2015/03/09/menyoal-e-budgeting?page=all

Dahl, R. (1971). Poliarchy: participation and opposition. New Haven, CT, and London: Yale University Press.

Fahmi. I. (2019). Data Social Network Analysis Drone Emprit Academic Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2019

Huntington, S. (1991). The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century. University of Oklahoma Press, Norman.

Kompas.com. (2019). APJJI : Jumlah pengguna internet Indonesia tembus 171 juta jiwa. Diakses dari https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa

Katadata.co.id. (2019). Heboh Anggaran Lem Aibon BK DPRD DKI Panggil Politisi PSI PEkan Depan.Diakses dari https://katadata.co.id/berita/2019/11/05/heboh-anggaran-lem-aibon-bk-dprd-dki-panggil-politisi-psi-pekan-depan

Marijan. K. (2010). Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi demokrasi Pasca Orde Baru. Prenada Media Group. Jakarta

Noor, F. (2017). Oposisi dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia. Masyarakat Indonesia, 42(1), 1-17.

Tempo.co.id. (2019). Bukan Rp 82 Miliar ICW Temukan Anggaran Lem Aibon Rp 126 Miliar. https://metro.tempo.co/read/1268217/bukan-rp-82-miliar-icw-temukan-anggaran-lem-aibon-rp-126-miliar

Zed, Mestika. 2008. Metode Penelitian Kepustakaan, Cetakan 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Wawancara

Wawancara dengan pemilik akun @BamsBulaksumur pada 30 November 2019

Wawancara dengan pemilik akun @nety_rusi pada 30 November 2019

Wawancara dengan pemilik akun @WagimanDeep pada 29 November 2019

Wawancara dengan pemilik akun @Anak_Kolong pada 1 Desember 2019

Wawancara dengan pemilik akun @Arifsantoso pada 1 Desember 2019.




DOI: https://doi.org/10.52447/polinter.v5i1.2342

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.