AKUNTABILITAS SOSIAL PADA PEMERINTAHAN LOKAL (Studi Terbentuknya Akuntabilitas Sosial Masyarakat Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu)

Catur Wulandari

Abstract


ABSTRAK

Reposisi administrasi publik telah menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam upaya pelayanan public sebagaimana diatur dalam KEPMENPAN 63 / KEP / M.PAN / 7/2003. Akuntabilitas merupakan sarana dan tujuan yang akan dicapai dalam reformasi administrasi. Ketika akuntabilitas tidak berjalan maka masyarakat memiliki kekuasaan untuk memaksakan akuntabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan akuntabilitas sosial serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan dalam penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Analisis data menggunakan pengkodean (coding) terbuka dan tertutup. Data dari setiap wawancara informan berlabel atau kode kemudian muncul kategori. Proses atau elemen yang membentuk akuntabilitas sosial adalah: a) Entry point dalam bentuk kemampuan pemimpin; b) Kemampuan untuk memproses dan menyampaikan tuntutan publik untuk pemimpin; c) Mendukung dari masyarakat; d) Pengiriman Klaim dengan penggunaan media demonstrasi, negosiasi, dan forum evaluasi kerja; e) Respon dari pemerintah; f) Hasil akuntabilitas tidak langsung menjadi media kontrol dalam peningkatan kinerja pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah Pertama, kurangnya kemampuan pejabat negara untuk menerapkan tata kelola yang manusiawi (governance manusia). Kedua, karakter masyarakat untuk mengelola potensi yang ada, kemudian mengirimkannya ke pemerintah. Akuntabilitas sosial Kalisoro masyarakat desa terbentuk sebagai hasil dari suara publik terhadap pemerintah atau pemimpin. Penilaian ini kemudian membentuk akuntabilitas sosial dengan tuntutan suksesi kepala.


Full Text:

PDF

References


Ackerman, John M. 2005. Social Accountability in the Public Sector: A Conceptual Discussion. Social Development Paper: Participation and Civic Engagement, Paper No.82/March 2005. Diakses dari: http://documents.worldbank.org/curated/en/2005/03/6705775/social-accountability-public-sector-conceptual-discussion. 23 Januari 2015

Bovens, Mark. 2006. Analysing and Assesing Public Accountability: A Conceptual Framework. European Governance Paper, No C-06-01. Diakses dari: http//www.connex-network.org/eurogov/pdf/egp-connex-C-06-01.pdf. 23 Januari 2015

Chiovitti Rosalina F dan Niva Piran. 2003. Rigour and Grounded Theory Research. Metodological Issue in Nursing Research. Journal of advanced Nursing.

Farazmand, Ali. 2002. Administration Reform In Developing Nations. London: Preager

King, Rudith et al. 2013. Social Accountability For Local Government in Ghana. Commonwealth Journal of Local Governance Issue 13/14: November 2013. Diakses dari: http://lib.uts.edu.au/ojs/index.php/cjlg. 31 Januari 2015

Kumorotomo, Wahyudi. 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Malena, Carmen, et al. 2004. Social Accountability: An Introduction to the Concept and Emerging Practice. Social Development Papers: Participation and Civil Engagement Paper No.76 December 2004. Diakses dari: http://siteresources.worldbank.org/INTPCENG/214578-1116499844371/20524122/310420PAPER0So1ity0SDP0Civic0no1076.pdf. 23 Januari 2015

Pattiro, 2014. Akuntabilitas Sosial dan Open Govenrment, 5 Februari 2014. Diakses dari: http://pattiro.org/?p=3257#_ftn12. Pada 31 Januari 2015

Punch, Keith F.1999. Introduction to Social Research: Quantitative and Qualotative Approach. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications.

Rohman, Ahmad Ainur, 2012. Posisi Civil Society dalam Good Governance. Rohman dkk; Partisipasi Warga dalam Pembangunan dan Demokrasi, Malang: Averroes Press

SAP4Africa. 2013. Building of social accountability.Diakses dari: http://www.sap4africa.net/building-blocks-social-accountability. 23 Januari 2015

Saptawan, Andriyan. 2010. Perkembangan Praktik Ilmu Adminitrasi Negara. Falih Suhaedi dan Bintoro Wardiyanto. Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan E-Governance.Yogyakarta: Graha Ilmu

Setyawan, Donny. 2014. Akuntabilitas Sosial sebagai Instrument Penilaian Birokrasi Pelayanan Publik. Disampaikan pada Pertemuan Puncak Reformasi Birokrasi Nasional (RB Summit), 9-10 September 2014, Jotel JS Luwansa, Jakarta

Thoha, Miftah. 2011. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

UNDP. 2013. Catalyzing Democratic Governance to Accelarate Progress Towards the Millenium Development Goals. Reflection on Social Accountability. New York. Diakses dari: http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/partners/civil_society/2013_UNDP_Reflections-on-Social-Accountability_EN.pdf. 23 Januari 2015

Utomo, Warsito. 2006. Administrasi Publik Indonesia Di Era Demokrasi Lokal: Bagaimana Semangat Kompabilitas Menjiwai Budaya Birokrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gajah Mada. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

World, Bank. 2006. Social Accountability: What Does It Mean for the World Bank?. Social Accountability Sourcebook Chapter 2. Diakses dari: http://www.worldbank.org/socialaccountability_sourcebook/PrintVersions/Conceptual%2006.22.07.pdf 23 Januari 2015 http://jogja.solopos.com/baca/2014/01/18/warga-kalisoro-tuntut-lurah-mundur-482918

PP No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 63 / KEP / M.PAN / 7/2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pelayanan Publik




DOI: https://doi.org/10.52447/ijpa.v1i2.270

Refbacks

  • There are currently no refbacks.