PERAN APARAT PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN SUNTER JAYA KECAMATAN TANJUNG PRIOKJAKARTA UTAR

Erwin Sarmedi Silalahi

Abstract


ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang peran aparat pemerintah kelurahan Sunter Jaya kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam meningkatkan administrasi kependudukan. Tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah menjadi sorotan masyarakat karena mereka berhak mendapatkan pelayanan yang baik, sedangkan aparat berkewajiban menyelenggarakan pelayanan secara prima, dengan prinsip – prinsip pelayanan yang sederhana, cepat, tepat, tertib, murah, transparan dan tidak diskriminatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, deskripsi peran aparat pemerintah adalah dinamika yang berdasarkan fungsi dari status dan kedudukan, serta tidak terlepas dari ekspektasi atau harapan terhadapnya. Dinamika yang dimaksud ada karena terjadi proses penyesuaian terhadap harapan yang muncul, baik secara internal dan terutama eksternal pada saat penyelenggaraan fungsi.
Peran pemerintah tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan atas beberapa faktor yang berada pada dimensi ekonomi, pemerintahan, serta politik yang berkaitan dengan bentuk demokrasi lokal. Dalam tujuan memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti disebutkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, tentu penghargaan yang layak untuk aspirasi atau penyampaian harapan dan kebutuhan masyarakat menjadi poin penting.
Kata-kata kunci: Peran aparat pemerintah, tertib administrasi kependudukan

 


Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku

Handayaningrat, Soewarno. (1986). Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Gunung Agung.

Hatmadji, Sri Harijati. (2002). Kebijakan Kependudukan di Indonesia: Analisis Data Sensus dan Survei. Jakarta: Lembaga Demografi Universitas Indonesia.

Hughes, Owen E. (1994). Public management and administration: an introduction. Macmillan Press.

Kasim. (2002). Political Thought. New Dekhi: New Age Publish.

Lopa, Baharuddin. (1987). Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: PT. Bulan Bintang.

Margono, S. (2000). Metodologi Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Moerdiono. (1988). Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Gerak (Mobilitas Faktor) dalam Pembangunan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Moleong, Lexy J. (1989). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muluk, Khairul. (2006). Desentralisasi dan Pemerintah Daerah. Banyumedia Publish.

Poedarminta, WJS. 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Singarimbun, Masari. 1995. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES.

Soekanto, S. 1999. Sosiologi, Suatu Pengantar. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

Tayibnapsis, A. Burhanudin. 1995. Administrasi Kepegawaian. Jakarta: Pradnya Paramita.

Aturan hukum

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright Pusat Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta


Pengunjung