REFORMASI SISTEM BIROKRASI DALAM PELAYANAN PERIZINAN DI PEMERINTAHAN KOTA KUPANG
Abstract
Abstract, This paper is intended to provide answers to some bureaucratic reform efforts related to systems and procedures in public services in Kupang City. Indonesia's public bureaucracy has undergone significant reform, which is a result of the convergence of external and internal factors in supporting change. Bureaucratic reform can be classified into three groups, namely institutional reform, apparatus resource reform and system and procedure reform. This review & review on the dimensions of Systems and procedures, which provide an evaluation of bureaucratic reforms carried out in the previous decade. The contents and spirit of bureaucratic reform reflect a new understanding of bureaucracy that is very different from the classical form of bureaucracy. As such, it has the potential to bring considerable change, not only in the role of the national public bureaucracy, but in the relations of systems and procedures. However, this study discusses the commitment of the Kupang City Government and the application of systems and procedures as a hindering factor in implementing effective bureaucratic reform.
Keywords: Bureaucracy, System and procedure reform, Public Service.
Abstrak, Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas beberapa upaya reformasi birokrasi terkait sistem dan prosedur dalam pelayanan publik di Kota kupang. Birokrasi publik Indonesia telah mengalami reformasi secara signifikan, yang merupakan hasil dari konvergensi faktor eksternal dan internal dalam mendukung perubahan. Reformasi birokrasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu reformasi kelembagaan, reformasi sumberdaya aparatur dan reformasi sistem dan prosedur. Kajian & ulasan ini pada dimensi Sistem dan prosedur, yang memberikan evaluasi terhadap reformasi birokrasi yang dilakukan dalam dekade tahun sebelumnya. Isi dan semangat reformasi birokrasi mencerminkan pemahaman baru birokrasi yang sangat berbeda dari bentuk birokrasi klasik. Dengan demikian, memiliki potensi untuk membawa perubahan yang cukup besar, tidak hanya dalam peran birokrasi publik secara nasional, tetapi dalam hubungan Sistem dan prosedur. Namun demikian, kajian ini membahas komitmen Pemerintah Daerah Kota Kupang dan penerapan sistem dan prosedur sebagai faktor yang menghambat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif.
Kata kunci: Birokrasi, Reformasi Sistem dan prosedur, Pelayanan Publik
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Atmoko, Tjipto. (2006). Standar Operasional Prosedur (SOP) dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah Universitas Padjadjaran.
Caiden, (1991). Administrative Reform Comes of Age. Walter de Gruyter, Berlin.
Dwiyanto, (2011). Reformasi Birokrasi. Gramedia, Jakarta.
Erende Pos (28 September 2011).
Hughes, Owen. (1998). Public Management and Administration: An Introduction. London, Macmillan Press Ltd.
Larmour (1988). Bank Dunia dan Negara-Negara berkembang. Dikutip dari: Parmusinto dan Latif (2011). Dinamika Good Governance di tingkat Desa: MAP, FISIP Universitas Riau, 11(1) Januari, pp.2.
Milles, Matthew B., A. Michael Huberman & Saldana (2014). Qualitative data analysis: a methods sourcebook. Edition 3. SAGE Publications, Inc. Thousand Oaks, California 91320.
Pandie David dkk,. (2009). Survey POPI NTT. Lemlit Undana, Kupang.
Pollit, Christopher and Geert Bouckaert. (2000). Public Management Reform. Oxford university Press, New York.
--------,. (2004). Public management reform: A comparative analysis. Oxford: Oxford University Press.
Prasojo, Eko (2013). Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Peningkatan Daya Saing Daerah” Seminar Nasional Reformasi Birokrasi. PGSP. Diakses dari Internet tanggal 18 Pebruari 2014.
Robinson, J.A., and Parsons, Q.N., (2006). “State Formation and Governance in Botswana”, Journal of African Economies, 15 (1): 100-140.
Sedarmayanti. (2010). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan masa depan. Refika Aditama. Bandung.
Sinambela, Rochadi, Ghaszali, Muksin, Setiabudi, Bima, Syaifudin. (2006). Reformasi Pelayanan Publik. Teori, Kebijakan dan Implementasi. Bumi Aksara. Jakarta.
Smith, B.C. (2007). Good Government and Development. Palgrave Macmillan, New York.
Strauss, Anselm, L. (1987). Qualitative Analysis for Social Scientist. Cambridge University Press.
Tambunan, Rudi M. (2011). Pedoman Teknis Penyusunan Standard Oprating Procedures. Jakarta: Maiestas Publishing.
Thoha, (2009). Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi, Jakarta: Kencana Prenada.
World Bank (1992). Dikutip dari: Parmusinto dan Latif (2011). “Dinamika Good Governance di tingkat Desa”, MAP, FISIP Universitas Riau, 11(1) Januari, pp.1-2.
DOI: https://doi.org/10.52447/ijpa.v6i1.4126
Refbacks
- There are currently no refbacks.