IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN FASILITAS PUBLIK DI KAWASAN WISATA KOTA TUA JAKARTA BARAT
Abstract
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Agah, H.R. dan Widjajanti, E. (2013), Identifikasi Kebutuhan Fasilitas
Penyeberangan Pejalan Kaki, KTTJ – 4 Himpunan Pengembangan Jalan
Indonesia, Bandung.
Alfa Rewansyah, A. 2010. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance.
Jakarta: Rizky Grafis beta
Basrowi, dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta :
PT. Rineka Cipta
Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Gadjah
Mada Univesity Press: Yogyakarta.
Duadji,Noverman.2013.Manajemen Pelayanan Publik (Wacana Konsep, Teoridan
Problema Pelayanan Publik).Bandar Lampung: Lembaga PenelitianUniversitas
Lampung
Jones, C. O. 1991. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta : Rajawali
Press
Idrus, I. A., & Ferdian, K. J. (2019). Implementasi Pelayanan Publik Pada Program
SIDUKUN 3 In 1 Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Di DKI
Jakarta. Journal of Governance and Local Politics (JGLP), 1(2), 193-204.
Moenir, H.A.S., 2013,Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi
Aksara,Jakarta
Moleong, L.J. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
Mulyadi, D. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik . Bandung :
Rusli, Budiman. 2013. Kebijakan Publik. Membangun Pelayanan Publik yang
Responsif. Bandung: Hakim Publisher.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:
Alfabeta
Winarno, B. 2014. Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus). Jakarta :
Centre of Academic Publising Service (CAPS)
Wardhani, N.K. 2010. Hubungan Antara Budaya Organisasi dengan Persepsi
Terhadap Pengembangan Karir.Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
Dokumen :
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Pasal 28 Huruf C Undang – Undang Nomor 26
Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Undang – Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Pejalan Kaki.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang
Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana,
Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah Mengamanatkan
Pentingnya Penyediaan Fasilitas Umum
DOI: https://doi.org/10.52447/ijpa.v7i2.5568
Refbacks
- There are currently no refbacks.