ANALISIS COST AND BENEFIT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH DI INDONESIA

Arif Nugroho, Jumanah Jumanah, Haetami Haetami, Agus windu saputra, Aditiya somantri

Abstract


Kebijakan pemekaran daerah adalah kebijakan yang bertujuan untuk memperluas wilayah administratif suatu daerah dengan memisahkan sebagian wilayahnya menjadi daerah otonom baru. Implementasi kebijakan ini tentu memiliki cost (biaya) dan benefit (manfaat) yang perlu dianalisis secara seksama, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bangsa Indonesia melakukan reformasi tata pemerintahan. Untuk melakukan pemekaran daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah literatur riview metode pengumpulan data sumber pustaka artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain. Dengan demikian, analisis cost and benefit implementasi kebijakan pemekaran daerah harus dilakukan dengan cermat, agar dapat meminimalkan biaya dan memaksimalkan manfaat yang dihasilkan.

 


Keywords


Pemekaran daerah; kebijakan; implementasi

References


Azies. (2014). PROSEDUR PEMEKARAN DAERAH BERDASARKAN. 8, 1–14.

Herman. (2014). 1–16.

Los, U. M. D. E. C. D. E. (n.d.). Virli c makasili.

Muzawwir, A., & Pendidikan, A. J. (2000). KABUPATEN BATU BARA DALAM PERSPEKTIF. 6115, 285–320.

Nurauliana, R., Fadilah, S., Diana, S., Tinggi, S., Adminstrasi, I., Cerdas, K., & City, S. (n.d.). PERBANDINGAN IMPLEMENTASI PROGRAM SMART CITY DI PULAU JAWA DAN SUMATERA Comparison of the Implementation of Smart City Programs on the Islands of Java and Sumatra. 1–12.

Rifdan, R. (2010). Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah Dalam Mendukung Integrasi Nasional Di Kabupaten Luwu Timur. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik. https://www.neliti.com/publications/97165/implementasi-kebijakan-pemekaran-daerah-dalam-mendukung-integrasi-nasional-di-ka

Roekminiati, S. (2004). PEMBANGUNAN MANUSIA ( Studi Kasus di Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi ). 183–200.

Rusli, M., Khalid, A., & Pandipa, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Poso. 17(1), 34–40.

Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. Jurnal Pendidilkan Sejarah, 5(9), 79–83. http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/278

Suaib, R. (2020). Jurnal Government of Archipelago Jurnal Government of Archipelago. I.

Tului, T. B. (2019). DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN TERHADAP KABUPATEN MAHAKAM ULU. 7(3), 1183–1194.

Umami, W., & Ferizaldi, F. (2022). Urgensi Kebijakan Pemekaran Daerah Otonom Baru Aceh Malaka. Asia-Pacific Journal of Public Policy, 8(1), 1–15. https://doi.org/10.52137/apjpp.v8i1.72




DOI: https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6894

Refbacks

  • There are currently no refbacks.