KOORDINASI LINGKUP ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA KOTA KUPANG

Andereas Peni, Leny M. Tamunu, Wiliam Djani

Abstract


ABSTRAK

 

Untuk mencapai sinkronisasi dan harmonisasi dalam pengembangan pariwisata di Kota Kupang, sudah seharusnya setiap perangkat daerah saling berkoordinasi dengan baik. Permasalahan koordinasi dalam pengembangan pariwisata di Kota Kupang tidak terlepas pada aspek perencanaan, buruknya perencanaan akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program pengembangan pariwisata kedepannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi lingkup organiasasi perangkat daerah dalam Pengembangan pariwisata di Kota Kupang. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Data terkumpul menggunakan analisis untuk mengklasifikasikan Koordinasi Lingkup Organisasi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Kota Kupang/. Hasil penelitian ini Koordinasi antisipatif yang berkaitan dengan koordinasi dalam perencanaan pengembangan pariwisata Kota kupang  tidak dilakukan melalui rapat koordinasi dengan berbagai OPD terkait yang mempunyai program serupa,koordinasi perencanaan yang dibangun antara Dinas Pariwisata Kota Kupang dengan Bappeda kota Kupang juga tidak berjalan dengan baik, dimana koordinasi yang terjalin hanya sebatas pada koordinasi dalam rangka penyerapan anngarannya saja tidak pada upaya koordinasi untuk mengsinkronisasikan program pengembangan pariwisata dari Dinas Pariwisata dengan program kerja serupa dari dinas lainnya dan Koordinasi Adaptif yang berkaitan dengan koordinasi dalam pelaksanaan dan juga koordinasi pemantauan, umpanbalik dan pengendalian. Dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata selama ini tidak ditemukan adanya koordinasi antara dinas Pariwisata Kota kupang dengan OPD lainnya. Yang terjadi adalah dalam pelaksanaan program pengembangan pariwisata selama ini Dinas Pariwisata melaksanakannya sendiri. Koordinasi yang terjalin antara Dinas Pariwisata Sengan Bappeda Kota Kupang hanya hanya terbatas pada koordinasi yang bersifat anggaran, bukan koordinasi dalam sinkronisasi program dengan OPD lain.  Koordinasi dalam pelaksanaan promosi pariwisata Kota Kupang juga tidak ditemukan koordinasi dengan OPD dan pihak lain.

 


Keywords


Kata-Kata Kunci :koordinasi,organisasi, pariwisata

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, Benjamin. 2014. Destination Management Organization (DMO) Diskursus Konsep Tata Kelola Kawasan Pariwisata Dalam Konteks Collaborative Governance Di Indonesia. Jurnal Kepariwisataan Indonesia. Vol. 9, No. 2. ISSN: 1907-9419.

Christensen, Tom, and Laegreid, Per. 2007. The Whole Of Government Approach To Public Sector Reform. Public Administration Review.pp. 1059-1066.

Creswell, John W. 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga. Ahmad F, penerjemah; Saifudin ZQ, editor. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Terjemahan dari: Research Design: Qualitative, Quantitatif, and Mixed Methods Approaches. Third Edition.

Damanik, Janianton. 2005. Kebijakan Publik dan Praksis Democratic Governance Di Sektor Pariwisata. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 8, No. 3. pp. 331-350.

Djese, Selsus T, et al.2013. Strategi Pengembangan Objek Wisata Komodo Di Kabupaten Manggarai Barat Terhadap Usaha Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Nusa Tenggara Timur. Laporan. Akhir Kupang: Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT.

Effendy, O. Uchjana. 2006. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. TjunA, editor. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Endhartiko. T. 2016. Governance Synergy In Developing Sustainable Tourism In Pati Regency Indonesia. Journal of Public Administration Studies, Vol 1, No. 1. pp. 34-45.

Febrian, Ranggi A. 2016. Analysis Of Goverment Coordination Problem: Review Of Conceptual And Theoritical. The Challenges Of Social Sciences In A Changing World. Proceedings International Conference On Social Poitics. Griffith M et al, editor. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Handoko, T. Hani. 1995. Manajemen. Ed. 2, Cet. 9. Yogyakarta: BPFE.

Handayaningrat, Soewarno. 1989. Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional.Jakarta: CV. Haji Masagung

Hasbiansyah, O. 2008. Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi. Mediator, Vol. 9, No.1. pp. 163-18

Holzer, Marc and Schwester. 2011. Public Administration: An Introduction. New York: M.E. Sharpe Inc.

Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Jannah. L. M. 2013. Transformasi Institusi Penelitian dan Pengembangandi Indonesia. Disertasi.Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Kansil, C.S.T, danKansil, Christine, S.T. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia, Ed. Revisi, Cet. 4. Jakarta: Bumi Aksara.

Kusworo, Hendrie A, dan Damanik, Janianton. 2002. Pengembangan SDM Pariwisata Daerah: Agenda Kebijakan Untuk Pembuat Kebijakan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.6, No. 1. pp. 105-120.

Koontz, Harold and O’Odonnell, Cyril. 1978. Essential Of Management. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company LTD.

Lane, Jane E. 1995. The Public Sector Concept, Models And Approaches, London: Sage Publication.

Lubis, S.B. Hari, dan Huseini, Martani. 2009. Pengantar Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Manila. I. GK. 1997. Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nugraha, Mariano A.T., et al. 2015.Model Pengembangan Berbasis Masyarakat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan Akhir. Kupang: Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT.

Nirwandar, Sapta. 2006. Pembangunan Sektor Pariwisata Di Era Otonomi Daerah .http://www. kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=22&id=1030. Diakses 20 Mei 2017.

Ndraha, Talizuduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta.

Rudito, Bambang, dan Famiola, Melia. 2013. Social Mapping – Metode Pemetaan Sosial: Teknik Memahami Suatu Masyarakat Atau Komuniti. Ed. Revisi, Cet.1. Bandung: Rekayasa Sains.

Salim, Ahmad, et al. 2011. Potensi Dan Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata Sebagai Lokomotif Pembangunan Ekonomi Daerah Nusa Tenggara Timur. Laporan Akhir. Kupang: Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT.

Sukarno, Frenly. 2016. Koordinasi Dalam Pengelolaan Objek Wisata Taman Nasional Kayan Mentarang Di Desa Tanjung Lapang Kilometer Delapan Kabupaten Malinau. eJournal Pemerintahan Integratif. Vol.4, No. 2. pp. 105-120. ISSN: 2337-8670.

Sulistyowati, et al. 1999. Pelaksanaan Penggerakan dan Pengawasan Pengendalian di Puskesmas. Modul Pelatihan Manajer Puskesmas. Surabaya: Kanwil Depkes Jawa Timur.

Suradinata, Ermaya. 1994. Kebijaksanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah: Perkembangan Teori dan Penerapan, Bandung: CV. Ramadhan.

Siagian, P. Sondang. 1995. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara.

_________________. 2007. Organisasi, Kepemimpinan, dan Perilaku Administrasi. Jakarta: Toko GunungAgung.

__________________. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara

Tjandra, Riawan. 2015 Mei 18.Evaluasi Kinerja Kementerian. Kompas. Rubrik Opini.

Utomo, Nugroho Adi, et al. 2001. Anggaran Berbasis Kinerja: Tantangan Menuju Tata Kelola Kehutanan Yang Baik. Governance Brief. Center for International Forestry Research.

Waluyo. 2007. Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.

Zulfikar, Muamar. 2013. Analisis Stakeholder Dalam Pengelolaan Wisata Alam Di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Skripsi. Bogor: Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Pariwisata Indonesia 2013.

_______________________, NTT Dalam Angka 2017.

Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur, Naskah AkademikRencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2025.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2015-2025.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2025.

Peraturan Gubernur Nusa Tengara Timur Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.