KARAKTERISTIK BIROKRASI LOKAL (Aristokrasi Jabatan Kepala Desa di Desa Sumberejo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar)
Abstract
Topik hari ini yang menjadi menarik adalah munculnya fenomena regenerasi dan pejabat yang akan berada di birokrasi melalui sebuah skenario di mana kepala daerah calon termasuk kepala desa berasal dari darah atau ikatan keluarga dengan pejabat incumbent. Ini adalah cermin dari aristokrasi dalam praktik demokrasi kita. Posisi adalah amanah yang dipercayakan oleh masyarakat kepada mereka yang berkompeten dan benar-benar mampu melaksanakan tanggung jawab secara profesional, untuk menuju posisi terendah dalam pemerintahan desa bahkan sebagai kepala desa, kehadiran karakteristik birokrasi lokal di desa mengarah pada pembentukan dinasti atau tidak atau aristokrasi birokrasi menjadi penting adalah adanya partisipasi masyarakat untuk mengawasi proses pembuktian proses pemilihan desa dianggap memenuhi prosedur atau hanya skenario posisi turunan.
Kata Kunci : Birokrasi, Aristokrasi, Office, Kepala Desa.
Topic today that becomes interesting is the emergence of the phenomenon of regeneration and officials who would have been in the bureaucracy through a scenario where the prospective head region including the head of the village is derived from the blood or family ties with the incumbent officials. It is a mirror of the aristocracy in our democratic practices. Position is the mandate entrusted by the people to those who are competent and truly capable of carrying out responsibilities in a professional manner, to the lowest position in the village administration even as the village head, the presence of the characteristic of the local bureaucracy in the village leads to the formation of a dynasty or not or bureaucratic aristocracy becomes important is the presence of community participation to oversee the process of proving the election process for the village is considered to meet the procedure or simply a derivative positions scenario.
Keywords : Bureaucracy, Aristocracy, Office, Head Village
Full Text:
PDFReferences
Laporan Tahunan 2007: Pemberdayaan Penegakan Hukum. Jakarta: KPK.
Artikel Fahmi Adil, November 2012 “Permasalahan etika, moral dan tata karma” melalui (http://www.tempo.co)
Ethics-stalinsmoutache. wordpress. com dan zedge. net Juliefisipuns. blogspot. com
Kumorotomo, Wahyudi. 2005. Etika Administrasi Negara. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
Lubis, Todung Mulya. 2005. Index Persepsi Korupsi Indonesia. Bahan Presentasi. Jakarta: Transparency International Indonesia.
Mahmood, Mabroor. 2005. Corruption in Civil Administration: Causes and Cures. Humanomics, Vol. 21, No. 3 / 4.
Martin Albrow,2004 Birokrasi, Cet.3, wacana :Yogyakarta
Muluk, M.R. Khairul. 2006. Menggagas Tangga Partisipasi Baru dalam Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi, Vol.14, No.4 (Desember)
Pasolong harbani,2007. Teori Administrasi Publik, Alfabeta : Bandung
Patrons, Clients and Friends: Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society,1984 dalam Artikel Imam Hamudi. 2012
Poltak sinambela ,lijan ,dkk.2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi, Bumi Aksara: Jakarta
Suseno, Franz Magnis . 2003. Etika Politik : “Prinsip – Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern”. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
Tjakra Negara,R. Soegiatno. 1992. Hukum tata usaha dan birokrasi Negara. Bineka cipta: Jakarta
UU No.32 Tahun 2004//www.slidefinder.net/b/birokrasi-kuliah-3. blog1/32514643
Website Badan Litbang Kemendagri, 20/Desember/2012, “Etika Birokrasi ‘
Yunus Yasril dkk ,2006.pengantar ilmu administrasi Negara , Unp press: Padang (www.wordpress.com)
DOI: https://doi.org/10.52447/ijpa.v1i1.71
Refbacks
- There are currently no refbacks.