PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH DENGAN REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

Benny Chandra

Abstract


Abstrak

UUPA yang berlaku sejak tanggal 24 September 1960 telah menghapus dan mengubah sistem pertanahan pemerintah Belanda yang bersifat individualistis dengan sistem dualisme menjadi bersifat kekeluargaan berdasarkan konsep hukum adat yang menerapkan sistem unifikasi dengan kodifikasi.

            Dengan adanya ketentuan konversi, maka status tanah hak eigendom  hanya berlaku sampai tanggal 24 September 1980, setelah itu semua berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1979. Bagi Penduduk yang menduduki tanah negara bekas hak eigendom diberikan prioritas untuk mengajukan hak atas tanah tersebut.

Untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah dalam hal ini BPN melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik bagi negara maupun bagi masyarakat. Produk akhirnya adalah sertipikat yang diberikan kepada pemilik tanah, dan menjadi bukti hak terkuat atas kepemilikan tanah. Namun dengan adanya Keppres No. 33 Tahun 1979 dan Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 1979 terkait stelsel negatif yang dianut dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah serta hukum acara perdata yang menerapkan pembuktian formal, telah timbul peluang bagi spekulan dan mafia tanah untuk merekayasa kepemilikan tanah yang menimbulkan sengketa tanah berkepanjangan sehingga menghambat pembangunan atas tanah tersebut. Di samping itu, belum tuntasnya pendaftaran atas tanah dan belum adanya kesatuan pemahaman konsep-konsep pertanahan antara BPN, instansi-instansi terkait, dan para praktisi hukum telah memperburuk sengketa tanah yang berkepanjangan sehingga kepastian hukum belum dapat terwujud sepenuhnya.

 

Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi hukum pertanahan nasional yaitu dengan mengubah dan melengkapi UUPA maupun Peraturan-peraturan Pertanahan Indonesia antara lain dengan membentuk satu pintu Peradilan Khusus Tanah yang dapat mencegah sengketa pertanahan yang berkepanjangan.

 

Keyword: Hak Akte Van Eigendom, Pelaksanaan Sertifikat, Hukum Agraria

Full Text:

PDF

References


F. Daftar Pustaka

Hatta, S.G.M, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia,Yogyakarta: Liberty, 2015

Handoko, Widhi, Kebijakan Hukum Pertanahan, Yogyakarta: Thafa Media, 2014

Salim, HS dan Nurbani, Erlies Septiana, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Rajawali, 2014

Sumarja, FX, Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing, Yogyakarta: STPN Press, 2015

Wiradiputra, R, Hukum Tanah Seperti Jang Masih Berlaku Sampai Sekarang, Djakarta: Djambatan, 1951

Sembiring, Julius, Tanah Negara, Yogyakarta: Kencana, 2016

Iskandar, Mudakir, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan Sumber Konflik Pertanahan, Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2014

Murad, Rusmadi, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Bandung: Alumni, 1991

Soesangobeng, Herman, Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria, Yogyakarta: STPN Press, 2012

Hartanto, J. Andy, Hukum Pertanahan, Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya, Surabaya: Laksbang Justitia, 2014

Hatta, Mohammad, Bab-Bab Tentang Perolehan & Hapusnya Hak Atas Tanah, Yogyakarta: liberty, 2014

Hatta, Mohammad, Hukum Tanah Nasional salam Perspektif Negara Kesatuan, Yogyakarta: Media Abadi, 2005

Asshidiqie, Jimly, Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi, Jakarta: Balai Pustaka, 1998

Effendie, Bachtiar, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, Bandung: Alumni, 1983

Harsono, Boedi, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Universitas Triskati, 1990

Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2003.

Joesoef, I. E. (2015). Tanah dan Pembangunan Infrastuktur Jalan Tol oleh Swasta: Publics Goods atau Private Goods. IUS CONSTITUTUM, 1(2).

Santoso, Urip, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2014

Syarief, Elza, Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2014

Soerdjo, Irawan, Hak Pengelolaan Atas Tanah, Yogyakarta: LaksBang Mediatma, 2014

Muliadi, Ahmad, Akademia Permata, Padang: Akademia Permata, 2014

Peranginangin, Effendi, Himpunan Peraturan Hukum Agraria, Jakarta: ESA study club, 1978

Sutedi, Adrian, Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agrari, Jakarta: BP. Cipta Jaya, 2006


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright @ Pusat Penelitian Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ISSN Online : 2477-5754

Pengunjung