PEMBAHARUAN MEKANISME SELEKSI KOMPOLNAS DALAM PERSPEKTIF NILAI-NILAI CITA HUKUM PANCASILA

Indra Lorenly Nainggolan, SH., MH

Abstract


Abstrak

Pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee) bangsa Indonesia, baik menurut doktrin atau pun keputusan politik dalam UU No.12 Tahun 2011. Kedudukan Pancasila sebagai cita hukum mengandung konsekuensi bahwa tatanan norma dan norma-norma hukum harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai ideal yang terkandung dalam cita hukum tersebut kemudian diderivasi menjadi seperangkat asas-asas hukum umum yaitu asas negara hukum kesejahteraan dan asas kedaulatan rakyat yang bertumpu pada partisipasi publik dalam sistem penyelenggaraan negara.

Asas-asas hukum di atas merupakan dasar sekaligus pedoman dalam membentuk norma-norma yang berlaku umum dan asbtrak. Dalam konteks pembentukan norma-norma hukum yang bersifat abstrak-umum, asas-asas hukum harus dijadikan landasan dan atau pedoman. Dalam konteks pembaharuan Mekanisme Seleksi KOMPOLNAS harus dikaji dalam perspektif cita hukum Pancasila, asas-asas hukum dan politik hukum nasional. Oleh karena itu, norma-norma hukum yang dibentuk dalam rangka pembaharuan sistem pengisian anggota komisioner harus tercermin.

Dalam doktrin hukum tata negara, sistem pengisian jabatan ada yang berkarakter otokrasi dan ada yang demokratis yang mencerminkan partisipasi publik. Pengisian jabatan Pengisian jabatan dalam perspektif  cita hukum Pancasila harus melibatkan ‘partisipasi publik’. Partisipasi publik yang dimaksud merupakan suatu bentuk kesepahaman dalam penunjukan pejabat pemerintahan yang berdasarkan kepentingan rakyat.

Dalam rangka kerangka berfikir sebagaimana dikemukakan di atas, Tim Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta mengemukakan gagasan sistem pengisian jabatan Komisioner KOMPOLNAS sebagai berikut: selama ini pemilihan komisioner, 3 komisioner, khususnya Ketua dan Wakil Ketua, dari 9 komisioner lainnya dipilih serta ditetapkan secara mutlak oleh Presiden yang ketiganya berasal dari unsur Pemerintah. Hal ini akan memungkinkan konflik kepentingan dalam memberikan pertimbangan pada saat pengajuan calon Kapolri ke Presiden. Pada tataran nilai dan asas hal demikian bertentangan dengan ‘asas partisipasi publik’ sebagai pencerminan nilai-nilai dari  cita hukum Pancasila.

Keyword: Asas Negara Hukum Kesejahteraan dan Asas Kedaulatan Rakyat

Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

Asshiddiqie, Jimly, 2015. Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis, Malang: Setara Press.

HR, Ridwan, 2003. Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press.

Huda, Ni’matul, 2007. Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, Yogyakarta: UII Press.

Muchsan, 1982. Seri Hukum Administrasi Negara Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Yogyakarta: Liberty.

P, Ardiansyah Andika, 2013. Skripsi “Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Presiden Dalam Membentuk Unit Kerja Presiden,” Makkasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ranawijaya, Usep, 1983. Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sibuea, Hotma P, 2014. Ilmu Negara, Jakarta: Erlangga.

__________________,2010. Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Jakarta: Erlangga.

__________________,2008. Disertasi “Kedudukan, Fungsi, Wewenang dan Tugas Dewan Perwakilan Daerah dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia,” Tangerang: Program Pascasarjana Fakultas Universitas Pelita Harapan.

__________________,2007. Kapita Selekta Hukum Tata Negara, Jakarta: Universitas 17 Agustus Jakarta.

__________________, “Landasan/Dasar dan Arah Pengembangan pengajaran Hukum dan Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Dalam Perspektif Cita Hukum (Rechtsidee) Pancasila (suatu Langkah Awal), Jakarta.

Tim Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 2013. Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Jabatan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Perspektif Pancasila, Asas-Asas Hukum Dan Politik Hukum Nasional, Jakarta


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright @ Pusat Penelitian Pasca Sarjana Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

 

Pengunjung