EKSISTENSI PARLEMEN INDONESIA SETELAH AMANDEMEN KONSTITUSI

Fajlurrahman Jurdi

Abstract


Parlemen Indonesia terdiri atas tiga pilar kelembagaan, yakni Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Majelis Permusyaratan Rakyat.Ketiga lembaga tersebut masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda secara ormativet. Salah satu lembaga, yakni Dewan Perwakilan Daerah diberi kewenangan hanya sebagai “Dewan Pertimbangan DPR”, sehingga  hal ini yang menyebabkan tidak efektifnya fungsi lembaga perwakilan ini dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Di samping itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan cirri khas Indonesia sehingga kelembagaan parlemen Indonesia tidak menganut konsep bikameralisme sebagaimana yang dikonseptualisasikan oleh para ahli, tetapi menganut tricameralisme.Hanya saja secara umum, fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga belum seimbang dan masih dominan satu atas yang lainnya.Itulah sebabnya, Parlemen Indonesia disebut sebagai “tricameralisme ormativetic” atau disebut juga dengan “trikameralisme setengah hati”.

 

Kata kunci : DPR, DPD, MPR, Parlemen, Konstitusi, Amandemen, Lembaga Perwakilan


Full Text:

PDF

References


Andrew S. Ellis, Lembaga Legislatif Bikameral? Sebuah Agenda dan Beberapa Pertanyaan. makalah.Jakarta, 2001. Dikutip dari Isharyanto, Menengok Watak Parlemen Bikameral Di Indonesia, Yustisia Edisi Nomor 69, September-Desember 2006

Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Press, Yogyakarta, 2003

Baharoeddin, Z, Menyongsong Lahirnya Undang-Undang Dasar Baru, Tinta Mas, Jakarta: 1957.

Hamdan Zoelva, Paradigma Baru Politik Pasca Perubahan UUD 1945. Makalah yang disampaikan pada acara Diklat Departemen Dalam Negeri yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2003 di Bidakara, Jakarta. Makalah ini dengan beberapa revisi, pernah disampaikan dalam Seminar Sosialisasi UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, DPRD, yang dilaksanakan di Hotel Horison Jakarta oleh Inti Media Network.

Happy Bone Zulkarnain, Hubungan Kerja dan Mekanisme Kerja DPD dengan DPR dan Lembaga-Lembaga Negara Lain, Dalam ‘Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan RI’ , dan UNDP, Jakarta: 2003

Isharyanto, Menengok Watak Parlemen Bikameral Di Indonesia, Yustisia Edisi Nomor 69, September-Desember 2006.

Jimly Asshiddiqie , Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945; UII Press, Jakarta: 2004.

__________,Konstitusi & Konstitusionalisme di Indonesia; Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta: 2005.

__________,Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi;Serpihan Pemikiran Hukum Dan HAM; Konstitusi Press, Jakarta: 2005.

¬¬¬¬¬¬__________, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, BIP Kelompok Gramedia, 2007

Jurnal Legislasi Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang-Undang, Vol. 2 No.3 – September 2005.

Laica Marzuki, Keberadaan DPD dan Kaitannya Dalam Pembentukan UU, Jurnal Legislasi Indonesia: Vol. 2 No.3 – September 2005.

Ramlan Surbakti, Menuju Demokrasi Konstitusional: Reformasi Hubungan dan Distribusi Kekuasaan, dalam Maruto MD dan Anwari WMK(edit.), Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat, Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi, LP3ES, Jakarta. 2002

Reni Dwi Purnomowati, Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia, Rajawali, Jakarta: 2005

Saldi Isra, Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat Sistem Trikameral Ditengah Supremasi Dewan Perwakilan Rakyat, Jurnal Konstitusi, Vol. 1 No. 1, Juli 2004

Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 , Kencana, Jakarta, 2011

Yusdar, Aminuddin Ilmar, dan Hamzah Halim, Format Kelembagaan Dan Pola Hubungan MPR Dengan DPR Dan DPD Pasca Amandemen UUD Tahun 1945, Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, (tt)

Happy Bone Zulkarnain , Hubungan Kerja dan Mekanisme Kerja DPD dengan DPR dan Lembaga-Lembaga Negara Lain, Dalam ‘Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan RI’ , dan UNDP, Jakarta: 2003.

Undang-Undang dan Internet

Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta: 2002.

Berebut Posisi Di MPR, Apa Motifnya?http://www .suarapembaharuan. com/news /2004/ 10/10/Utama/ut01.htm

Jurnal dan Siaran Pers DPD Dan Federalisme, 18 Mei 2005

http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-m/2002-August/000092.html

Ginandjar Kartasasmita, DPD dan Penguatan Demokrasi, (tt)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright Pusat Penelitian Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ISSN Online : 2461-0798

Pengunjung