PEMISAHAN DIRI (SECESSION) CATALONIA DARI NEGARA SPANYOL SEBAGAI NEGARA INDUK DALAM PERSPEKTIF HUKUM TRANS NASIONAL

Wagiman Wagiman

Abstract


Kecenderungan pencampuradukan ‘pemisahan diri’ dari negara induk (secession) dengan cara melalui ‘penentuan nasib sendiri’ (self-determination) membawa konsekuensi berdasarkan hukum internasional. Resolusi Majelis Umum PBB 1514,  No. 1541 (XV) Tahun 1960 dan UN Convention on Humat Rights 1966 tidak membedakan antara hak menentukan nasib sendiri yang bersifat ‘ke dalam (internal self-determination)’ dengan hak menentukan nasib sendiri yang bersifat ‘ke luar (external self-determination)’. Sejatinya, penentuan ‘nasib sendiri’ tidak dimaksudkan sebagai hak untuk merdeka, namun hanya otonomi khusus (self-rule). Deklarasi kemerdekaan yang dilakukan Parlemen Catalunya pada tanggal 27 Oktober 2017 yang sebelumnya merupakan sebuah daerah otonom khusus di Spanyol, menjadi negara Republik Catalunya. Fokus kajian dirumuskan dalam dua masalah pokok, yaitu: (1) apakah pemisahan diri (secession) Catalonia dapat dikategorikan bagian dari penentuan nasib sendiri (self-determination)? (2) apakah tanpa pengakuan negara-negara, khususnya Uni Eropa, pernyataan kemerdekaan sepihak Catalonia bermakna secara hukum internasional? Tujuan tulisan hukum ini untuk mengetahui faktor-faktor kunci dalam menentukan kegagalan dan keberhasilan suatu ‘pemisahan diri secession’ perspektif  hukum internasional serta hubungannya dengan implikasinya. Spesifikasi yang digunakan dalam penulisannya bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi. Data yang diperoleh dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Sifat deskriptif bertujuan guna melukiskan tentang suatu hal pada tempat tertentu dan pada saat tertentu pula. Sumber data yang dipergunakan berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoretis berupa bahan hukum primer sebagaimana terdapat dalam konvensi dan resolusi, bahan hukum sekunder berupa pendapat dan tulisan-tulisan para ahli, serta bahan hukum tersier berupa black law serta dictionary of law. Hasil penelitian menyimpulkan: (1) pemisahan diri Catalonia dikategorikan bagian dari penentuan nasib diri sendiri, dalam artian internal; (2) pengakuan negara-negara terhadap pernyataan kemerdekaan sepihak Catalonia, terikat pada komitmen negara-negara yang berhubungan langsung dengan negara Spanyol seperti halnya Uni Eropa, kecuali di luar itu pengakuan kadang diberikan.

Kata kunci: Pemisahan diri, Penentuan nasib sendiri, Referendum.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.52447/sr.v2i1.3999

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright Pusat Penelitian Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ISSN Online : 2461-0798

Pengunjung