Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Nelayan Tradisional) Melalui Efektifitas Perundangan dan Peraturan Yang Berlaku Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Muhammad Qahar Awaka

Abstract


Kegiatan perikanan telah menjadi tradisi manusia sejak zaman purba hingga saat ini. Dan selama berabad-abad ekstraksi sumber daya alam bahari telah menjadi sumber ketahanan pangan, penghidupan, dan budaya masyarakat pesisir pada umumnya. Sampai saat ini pun sifat itu tidak banyak yang berubah. Peningkatan penduduk dunia dan kebutuhan untuk pembangunan ekonomi telah menyebabkan eskalasi yang luar biasa menyangkut ekstraksi sumber daya ikan.

Namun pada kenyataannya sebuah ironi kehidupan masyarakat nelayan, yakni hidup miskin ditengah kekayaan potensi sumber daya perikanan yang ada di sekitarnya, sebagian besar dari mereka masih jauh dari cukup, bahkan masyarakat nelayan merupakan salah satu kelompok yang paling miskin dan tertinggal, dibandingkan golongan masyarakat lain.

Beberapa permasalahan yang dapat di deskripsikan dalam tulisan ini berdasarkan uraian analisis situasi, maka dapat dikemukakan sebagai berikut : (1). Bagaimana menumbuhkan pemahaman kepada masyarakat pesisir (khususnya yang berprofesi sebagai nelayan tradisional) terhadap pentingnya pemahaman perundangan- undangan dan peraturan yang berlaku, khususnya UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan?, (2). Bagaimana membina masyarakat pesisir (khususnya yang berprofesi sebagai nelayan tradisonal ) untuk melepaskan diri dari kemiskinan?

Tujuan kegiatan ini dilakukan supaya masyarakat nelayan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Hal yang ingin di capai secara khusus adalah tindak lanjut (action plan) dari pihak yang berkepentingan dalam hal pembinaan kepada masyarakat pesisir (nelayan tradisional) dalam  usaha melepaskan diri dari kemiskinan yang terjadi pada hidup mereka dengan memperhatikan hak dan kewajiban dari peraturan yang telah ada serta melaksanakan pemberdayaan yang telah dilakukan pemerintah melalui program yang ada serta program dari pemuda karang taruna dan pihak swasta yang ada di wilayah tersebut.

Key word : nelayan, peraturan perundangan.


Full Text:

PDF

References


Akhmad Solihin, 2010, Politik Hukum Kelautan dan Perikanan isu, Permasalahan, dan Telaah Kritis kebijakan, Nuansa Aulia, Bandung.

Mubyarto, et. al. 1984. Nelayan dan Kemiskinan; Studi Ekonomi Antropologi di Desa Pantai, Jakarta ; Rajawali.

Mulyadi S, 2005, Ekonomi Kelautan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Akhmad Fauzi. 2005 Kebijakan Perikanan dan Kelautan Isu, Sintesis dan gagasan, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Umum.




DOI: https://doi.org/10.52447/sr.v2i1.239

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright Pusat Penelitian Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ISSN Online : 2461-0798

Pengunjung