PENERAPAN SISTEM PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA MATERIIL DI INDONESIA

Anton Sudanto, SH., MH

Abstract


ABSTRAK

Permasalahan kejahatan tindak pidana perzinahan telah menjadi permasalahan bangsa Indonesia.  Tindak pidana perzinahan tentunya dapat mengakibatkan kerusakan moral di setiap anak bangsa Indonesia. Permasalahan tindak pidana perzinahaan telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga menjadi suatu kejahatan yang sangat menganggu moral. Pejabat dan masyarakat yang tak bermoral akan menghancurkan moral dan etika manusia didalam kehidupan. Banyak pejabat yang melakukan tindak pidana perzinahan dengan melakukan tindak pidana lain demi melakukan perzinahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat jurnal ilmiah berjudul PENERAPAN SISTEM PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA MATERIIL DI INDONESIA”

Terkait Jurnal ilmiah ini, penulis menjelaskan  permasalahan bagaimana penerapan hukum pidana mengenai pengaturan tindak pidana perzinahan di Indonesia dan bagaimana  sistem hukum pidana mengenai pengaturan tindak pidana perzinahan di Indonesia.

Metode penelitian dalam jurnal ilmiah ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam jurnal ilmiah ini adalah data sekunder.

Adapun hasil penulisan ini adalah dalam penerapan Kitab Undang-undang Hukum Pidana agar lebih efektif, maka diperlukan  adanya perubahan undang-undang dan ketegasan dari aparat penegak hukum. Generasi muda adalah calon penerus bangsa, calon yang memimpin bangsa ini, oleh karena itu  agar jangan sampai terjebak dengan tindak pidana perzinahan maka yang diperlukan adalah merubah undang-undang agar ancaman hukumannya diperberat dan hakim dalam memutuskan tindak pidana perzinahan dengan hukuman maksimal.

 

Kata kunci: Tindak pidana perzinahan, penerapan peraturan, perubahan aturan

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Moeljatno, Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Edisi Baru, Penerbit Bumi Aksara Jakarta, Cet ke 18 Februari 1994.

Masyuk Zuhdi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta. Bumi Aksara, 1996.

Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

Djoko Sumaryanto,Pembalikan beban pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan Negara, Jakarta:PT Prestasi Pustakaraya, 1994.

Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern, Jakarta: Refika Aditama, 2011.

Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam lintas Mazhab Sejarah, Yogyakarta:Kanisius,1995.

Soerjono Soekanto, Sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta:Rajawali Press, 2010,

Ahmad Bahiej, Tinjauan Yuridis atas Perzinahan (overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia, tanpa tahun,Yogyakarta.

Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, Op.cit, hal. 60-61

Regional.;iputan6.com/read/2837807/kasus-dugaan-perzinaan-anggota-dewan.

www.tribunnews.com/regional/2017/03/29/kasus-perzinahan-oknum-perwira-dengan-polwan-berlanjut-di-meja-hijau.

http://www.referensimakalah.com/2012/08/pengertian hukum pidana menurut pakar.html.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright Pusat Penelitian Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ISSN Online : 2461-0798

Pengunjung