FUNGSI HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DALAM PUTUSAN DI LUAR DAKWAAN

Junior B Gregorius, Gelora Tarigan

Abstract


ABSTRAK

 

Adanya 2 (dua) permasalahan yang berhubungan dengan fungsi Hakim dalam mewujudkan keadilan melalui putusan di luar dakwan. Sehingga perlu dijadikan obyek pokok penelitian, yaitu dengan meneliti dan mengkaji serta menganilisis tentang bagaimana putusan hakim di luar dakwaan untuk mewujudkan keadilan. Karen hakim yang memegang peranan untuk memutus suatu perkara pidana dalam penegakan hukum dan keadilan, karena hakim memberikan penyelesaian definitif yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut vonis untuk mewujudkan suatu keadilan.

 

Kata kunci:      Fungsi Hakim dalam mewujudkan keadilan dalam putusan di luar

 

dakwaan.

Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

Bagir Manan, Menjadi Hakim Yang Baik, Majalah Varia Peradilan Tahun XXII No. 255, Februari 2007, Jakarta.

Christine S T Kansil, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, Jakarta, PT. Prayatna Paramitha, 1997

Eman Suparman, Persegi tentang Keadilan dan Budaya Hukum dalam penyelesaian Sengketa, Makalah, TT.

Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlak, Jakarta, Kalam Mulia, 1985. Mansyur Effendi, Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional

dan Internasional, Bogor, Ghalia Indonesia, 1993.

Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung; Alumni, 2007.

Mulyana W. Kusumah, Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis, Bandung, Alumni, 1981.

Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, Renungan Tentang Filsafat Hukum, Jakarta, Rajawali, 1982.

Prija Djatmika, Problem Menegakkan Keadilan Substantif, Harian Jawa Pos, Rabu, 10 Desember 2008.

Roeslan Saleh, Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan, Jakarta, Aksara

Baru, 1979.

Satjipto Rahardjo, Indonesia Butuh Keadilan yang Progresif, Kompas, Sabtu, 12 Oktober 2002.

Satjipto Rahardjo, “Membangun Keadilan Alternatif”; Kompas, Rabu, 5 April 1995

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty, 1986.

Surawardi K. Lunis, Etika Profesi Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.

Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung, Alumni,

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Perilaku Hakim. Jakarta, Mahakamah Agung RI, 2006

Mahkamah Agung RI, Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006, hlm. 2.

Jurnal Staatrechts Vol. 1 No. 1 2017 (Hlm. 101-128) 127

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang no. 4 tahun 2004 pasal 31.

Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen ke-empat), Pasal 28E.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

Putusan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI tanggal 5 Maret 2009 Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Hakim.

Putusan PN Ketapang No. 151/Pid.B/2011/PN.KTP Putusan Mahkamah Agung RI No. 2089/K/Pid.Sus/2011




DOI: https://doi.org/10.52447/sr.v1i1.1490

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright Pusat Penelitian Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ISSN Online : 2461-0798

Pengunjung