PENENTUAN STATUS ETNIS ROHINGNYA MENURUT HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL

Tuti Widyaningrum, Wagiman Wagiman, Felicia Putri Parisiene

Abstract


ABSTRAK

 

Masalah etnis Rohingya berawal dari dihapuskannya etnis ini dalam Constitution of the Republic of the Union of Myanmar tahun 2008. Kelompok etnis nasional utama yang diakui ialah Kachin, Kayah, Kayin, Chin, Mon, Bamar, Rakhine, dan Shan. Warga etnis Rohingya secara perlahan-lahan semakin terbuang dari Myanmar. Pemerintah Myanmar tahun 2015 diduga mencabut status kewarganegaraan etnis Rohingya sehingga tidak punya kewarganegaraan lagi. Hal ini menjadi penyebab mereka mengungsi ke beberapa Negara, termasuk Indonesia. Masalah utama yang diangkat dalam artikel ini: (1) apakah ketentuan hukum pengungsi internasional efektif dalam melindungi etnis Rohingya? (2) apakah status etnis Rohingya sebagai pengungsi dapat ditentukan? serta (3) apakah status kewarganegaraan etnis ini? Ketentuan-ketentuan hukum internasional, khususnya          hukum HAM   Internasional efektif untuk sementara dalam melindungi etnis Rohingya yang ada di beberapa negara, termasuk Indonesia. Status etnis Rohingya yang diposisikan: (1) orang-orang tanpa kewarganegaraan (karena tidak diakui sebagai warga negara Myanmar); (2) etnis Rohingya mengalami perlakuan diskriminatif dan rasis di Myanmar; (3) etnis Rohingya mengalami penyiksaan dan pelanggaran HAM. Etnis ini dapat memohon sebagai pencari suaka setelah mendapat tempat sementara berdasarkan asas/ pasal non-refoulement berdasarkan Konvensi Pengungsi tahun 1951. Apabila memenuhi kriteria sebagai pengungsi, maka statusnya dapat ditentukan. Adapun status kewarganegaraan etnis Rohingya berdasarkan Konvensi Pengungsi tahun 1951 harus melalui tahapan skrining yang dilakukan oleh negara setempat (bagi mereka yang meratifikasi Konvensi 1951) atau oleh UNHCR (bagi mereka yang tidak meratifikasi Konvensi 1951, seperti Indonesia).

 

 

Kata Kunci: Hak asasi manusia, etnis Rohingnya, pencari suaka, pengungsi.

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Baderin, Mashood A. International Human Rights and Islamic Law, 2003.

Gatot Supramono, Hukum Orang Asing di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Hathaway, James. The Law of Refugee Status, Butterworths, 1991.

Ibrahim, Johnny. Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publising, Malang, Jawa Timur, 2007.

Jazim Hamidi dan Charles Christian, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Perruchoud, Richard, and Jillyanne Redpath. Glossary on Migration. Geneva:

International Organization for Migration, 2011.

Fatuhrahman, Tubagus E. “Jurnal Ilmu Hubungan Internasional”. Pengungsi dan Tanggung Jawab Internasional, 2014.

Sakharina dan Iin Karita, "Pengungsi dan HAM“, Jurnal Hukum Internasional Vol. 1., No. 2, 2013.

Saru Arifin, Hukum Perbatasan Darat Antar Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Switzerland. United Nations High Commissioner for Refugees.Office of the United Nations High Commissioner for Refugees. Human Rights and Refugee Protection. Vol. 1. N.p.: Division of International Protection Services, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, 2006.

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi

Protokol 1967 tentang Status Pengungsi

http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38206980Ponniah, Kevin. "Siapa Yang Bisa Membantu Muslim Rohingya Di Myanmar?" BBC News. BBC, 5 Dec. 2016. Web. 25 Mar. 2017.




DOI: https://doi.org/10.52447/sr.v1i1.1495

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright Pusat Penelitian Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ISSN Online : 2461-0798

Pengunjung